Pasbana - Rumah sakit daerah tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai milik pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Di tengah kompetisi pelayanan kesehatan yang semakin terbuka, nama besar dan gedung megah bukan lagi jaminan pasien akan datang. Kualitas layananlah yang menentukan.
Terbitnya Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit menjadi momentum penting bagi rumah sakit daerah untuk membenahi diri. Regulasi ini menyatukan berbagai ketentuan perumahsakitan, mulai dari perizinan, klasifikasi, organisasi, tata kelola, pendanaan, hingga peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru. Rumah sakit daerah dituntut lebih adaptif, profesional, efisien, dan mampu mengembangkan pelayanan berdasarkan kompetensi serta kebutuhan masyarakat.
Persaingan dengan rumah sakit swasta tidak bisa lagi dihadapi hanya dengan mengandalkan subsidi pemerintah atau kewajiban pelayanan publik.
Namun, rumah sakit daerah sesungguhnya memiliki modal yang tidak kecil. Jaringan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, pengalaman menangani kebutuhan kesehatan lokal, serta potensi integrasi dengan program kesehatan pemerintah merupakan kekuatan strategis yang perlu dioptimalkan.
Di sinilah relevansi PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Regulasi tersebut memberikan landasan penguatan kedudukan dan tata kelola rumah sakit daerah, termasuk fleksibilitas pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan.
Persoalannya, fleksibilitas tanpa kapasitas manajerial hanya akan menjadi peluang di atas kertas. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang profesionalisme kepada manajemen rumah sakit, tanpa mengabaikan transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasan.
Rumah sakit daerah juga harus berani berinovasi, memperkuat kompetensi tenaga kesehatan, membangun kemitraan strategis, serta memanfaatkan teknologi digital.
Pada akhirnya, kompetisi bukan ancaman bagi rumah sakit daerah. Justru itulah kesempatan untuk membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dikelola secara profesional dan kompetitif. Sebab, masyarakat tidak terlalu peduli siapa pemilik rumah sakitnya. Mereka hanya ingin sembuh, dilayani dengan baik, dan tidak dipusingkan oleh birokrasi ketika sedang sakit.(*)
