PADANG, pasbana – Upah minimum di Sumatera Barat (Sumbar) naik 6,29 persen pada 2027. Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.383.258 per bulan, bertambah Rp200.303 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah. UMP baru berlaku mulai 1 Januari 2027.
Menariknya, kenaikan upah tidak hanya menyasar pekerja secara umum. Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp3.483.258 atau Rp100.000 lebih tinggi dari UMP.
Rekomendasi tersebut menyasar empat sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri minyak goreng kelapa sawit, serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, menjelaskan penetapan UMP merupakan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan pada 18 November 2026 yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.
Perhitungan kenaikan mempertimbangkan inflasi Sumbar sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen, serta nilai alfa 0,7.
Gubernur Mahyeldi mengatakan kebijakan pengupahan tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
Dengan mulai berlakunya UMP pada awal 2027, perusahaan di Sumbar perlu mempersiapkan penyesuaian pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)




