Bukittinggi - Pembahasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bukittinggi kota wisata semakin terasa hangat. Salah satunya diiringi dengan adanya persetujuan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 13.3 Milyar rupiah lebih dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi sebesar 4.2 Milyar rupiah lebih yang ditenggarai belum adanya kesepatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi yang seharusnya tertuang dalam anggaran perubahan.
Hangatnya permasalahan hal tersebut ditengah masyarakat, Komisioner KPU Bukittinggi, Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Aldo menanggapi, "Anggaran NPHD adalah anggaran hibah khusus yang telah dipersiapakan oleh Pemko jauh hari sebelum pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Artinya Pemerintah Kota Wajib menyiapkan anggaran tersebut, dasar hukumnya jelas. Mengenai anggarannya darimana, KPU tidak memiliki wewenang untuk bahas tentang hal tersebut," Selasa, (15/10).
Mencermati beragam dinamika pemilihan serentak Kepala Daerah Tahun 2020 Kota Bukittinggi, salah seorang tokoh masyarakat Kota Bukittinggi, Trismon, mantan DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Golkar periode 2014-2019 menilai bahwa untuk memilih kepala daerah yang berkualitas, pemilih harus berpikir cerdas. Kecerdasan masyarakat pemilih menjadi sangat penting karena bobot kualitas dan kompetensi pemimpin daerah yang kelak terpilih secara demokratis sangat tergantung kepada moralitas atau kecerdasan nurani pemilihnya.
Pria kelahiran Payakumbuh, 9 Maret 1962 menambahkan, "Jangan sampai para pemilih terucap lagi kata-kata alah salah piliah den sabalumnyo (sudah salah pilih saya sebelumnyo), nah kedepannya ini jangan terulang kembali. Sayang-sayang anggaran yang besar hanya karena akibat salah pilih. Pemerintah Kota Bukittinggi berikutnya diharapkan menjalankan visi dan misinya bersama masyarakat dengan baik dan kata-kata seperti itu tidak terucap lagi usai pesta demokrasi."
Selain itu lanjut Trismon, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial lainnya harus dirangkul dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung pelaksanaan visi dan misinya bersama masyarakat. Ormas-ormas ini bagian dari suara masyarakat juga, harus diberi ruang dan dibantu dengan anggaran agar Kota Bukittinggi memiliki inovasi pembangunan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
Trismon dengan ketus menyatakan, "Sama-sama kita lihat saja, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang mana di Bukittinggi yang didukung oleh Pemko Bukittinggi. Organisasi kepemudaan sebenarnya punya banyak ide, gagasan yang diwujudkan dalam kegiatan yang memiliki relevansi dengan program pembangunan Kota Bukittinggi."
Buat apa segala macam pembangunan fisik dilaksanakan namun sebahagian besar masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan tersebut. Itu artinya saat ini selalu ada benturan pelaksanaan visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi dengan masyarakat.
Sementara itu menanggapi tentang masa depan Kota Bukittinggi, Amril Anwar, tokoh masyarakat Kota Bukittinggi-Agam, menanggapi berbeda, "Kepemimpinan seorang kepala daerah tidak bisa dinilai dari satu aspek saja. Kepala daerah itu pasti punya visi dan misi dalam membangun wilayahnya bersama masyarakat. Tidak ada salahnya kepala daerah punya mimpi untuk proyeksi jangka panjang." Rabu, (16/10)
Lebih lanjut Tokoh Senior Partai Gerindra ini menyatakan bahwa Kota Bukittinggi saat ini sudah tampak perbedaannya dibandingkan pemerintahan tahun sebelumnya. Bisa kita lihat dari pembangunan infrastruktur serta fasiltas-fasilitas sosial dan umum yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu banyak para wisatawan domestik dan manca negara yang datang ke Bukittinggi.
Semua itu artinya Pemerintah Kota ini sudah melakukan banyak pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentu saja semua kebijakan Pemerintah itu tidak bisa bisa menyenangkan semua pihak, salah satunya bukannya Pemerintah tidak mau bantu ormas-ormas yang ada.
"Tetapi apakah ada tidak ormas-ormas ini melakukan pendekatan, sebab Pemerintah Kota punya kebijakan dalam memberi bantuan kepada ormas yang memiliki kepengurusan yang jelas dan yang berbadan hukum. Saya kira ke Kesbangpol bisa dipertanyakan."
Lalu terkait beredar video tape Amril Anwar bertemakan "Mari Kita Bangun Bukittinggi" dengan tegas Amril Anwar mengatakan, "Sebagai orang yang dimasa kecil dan besarnya di Bukittinggi tidak ada salahnya saya mengajak masyarakat untuk bersama bangun Bukittinggi. Bangun Bukittinggi bukan berarti saya harus jadi Walikota. Kalau ingin mengabdi kita bisa berada didalam ataupun diluar Pemerintahan."
Secara umum Amril menilai bahwa saya masih melihat kepiawaian Ramlan Nurmatias, Walikota Bukittinggi dalam memimpin kota. Saya tidak melihat salah benarnya seseorang, namun saya melihat apa yang telah ia perbuat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekarang dibandingkan APBD pemerintahan sebelum Ramlan.
"Banyak hal yang bisa ia buat meskipun baru sekitar 70% pembangunan dan masih ada beberapa proyek terganjal bukan berarti itu kesalahan seorang Kepala Daerah semata. Saya yakin Ramlan Nurmatias bisa meyakinkan masyarakat kota Bukittinggi untuk 2 periode di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020," tutup Amril Anwar. (Rizky)
.jpeg)
