Padang Panjang - MUI adalah mitra pemerintah. Keduanya bersama Ninik Mamak merupakan satu kesatuan dalam falsafah " Tigo Tali Sapilin , Tigo Tungku Sajarangan" . Sudah seharusnya berjalan bersama, manakala umara dan ulama berdampingan maka niscaya negeri ini akan selamat. Dan hubungan harmonis antara Pemko Padang Panjang dengan MUI ini telah terbina dengan baik selama ini. Mudzakarah Ulama , dari mulai digalakkan lagi di tiap kota pada tahun 2010 hingga saat ini dan kegiatan pengukuhan pengurus MUI Sumbar tahun 2015 kemarin, pun tak lepas dari dukungan dan kontribusi Pemko Padang Panjang.
Dan untuk kesekian kalinya, Kota Padang Panjang menjadi pilihan utama bagi para Ulama Se Sumatera Barat untuk melaksanakan Mudzakarah Ulama. Kegiatan ini akan membahas hal-hal penting bagi ummat. Acara yang berlangsung di Hotel Hasiba Padang Panjang ini berlangsung dari 17 sampai dengan 19 Februari 2017. Tema yang diangkat adalah " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Tingkatkan Pemahaman dan Pengamalan Umat Dalam Beribadah ".
Di tengah polemik mengenai ditutupnya Kantor MUI Sumbar dikarenakan tidak adanya dana operasional kantor, ternyata Pemko Padang Panjang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi kegiatan Mudzakarah Ulama sebagai sarana dalam menghasilkan fatwa mengenai permasalahan krusial yang ada dimasyarakat. Ya, Pemko Padang Panjang adalah pemerintah daerah yang sudah beberapa kali memfasilitasi kegiatan MUI Sumbar. Disaat PERMENDAGRI No 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD menjadi ganjalan untuk memberikan bantuan kepada MUI. Pemko Padang Panjang melalui Bidang Kesra nya dengan strategi dan program yang tertata mampu memfasilitasi MUI dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Komisi Fatwa MUI Sumbar Buya Zulhamdi, Lc. MA dalam sambutan pembukaan Mudzakarah Ulama Jumat malam ( 17/2) menyatakan rasa terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas perhatian dan kontribusi Pemko Padang Panjang dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh MUI Propinsi Sumatera Barat.
Kegiatan MUI tetap berjalan meskipun bantuan dari pemerintah daerah tidak ada. Bantuan Sosial (bansos) atau juga dikenal sebagai dana hibah dihentikan di tahun 2015 di tingkat propinsi maupun Kabupaten / Kota. " Meskipun demikian MUI tetap mampu berjalan dari dana masyarakat , perantau Minang dan umat yang percaya kepada MUI, " jelas Buya Zulhamdi.
Buya Zulhamdi Lc MA juga menambahkan bahwa dana donasi ummat, para perantau Minang, dan masyarakat luas kepada MUI Sumbar yang dihimpun dalam rekening BSM mencapai kurang lebih 300 juta rupiah.
Berbagai dukungan dari masyarakat cukup besar kepada MUI. Munaf , seorang Pengurus Remaja Masjid menyampaikan harapannya agar Pemerintah bisa membantu anggaran operasional MUI. " Andaikan tidak ada MUI, kemudian ada bahaya yang mengancam integritas Islam, negara tidak akan bisa berbuat banyak, " ungkapnya.
Munaf juga menambahkan bahwa MUI telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat. " MUI juga berperan banyak untuk bangsa ini, membangun masyarakat, dunia pendidikan, sosial masyarakat, keagamaan, dan kerukunan antar umat beragama," pungkasnya.
Ungkapan apresiasi dan salut kepada Pemko Padang Panjang juga disampaikan oleh Munaf sebagai warga Padang Panjang, atas perhatian dan dukungan penuh Pemko Padang Panjang dan Wako Hendri Arnis dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh MUI.
Walikota Hendri Arnis dalam sambutannya di Pembukaan Mudzakarah Ulama Jum'at (17/2) malam itu juga menyatakan dukungan dan komitmennya . " Saya akan mendukung penuh untuk sesuatu yang Saya yakini benar dan terlebih itu menyangkut Islam, dan Saya akan memperjuangkannya, " tegas Hendri Arnis.
Wako Hendri Arnis berharap agar Ulama harus lebih tegas dalam memperjuangkan kebenaran dan kepentingan Agama Islam . Melihat semangat dan komitmen Wako Hendri Arnis ini, agaknya dukungan Kota Serambi Mekkah terhadap para Ulama tak akan pernah padam.
Budi
.jpg)