Tanah Datar -- Ketahanan pangan tidak hanya menjadi masalah di tanah air, namun juga sudah menjadi masalah global, dengan laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan sekitar tiga persen per tahunnya.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada pembukaan Jakarta Food Security Summit-4 (JFSS) yang juga dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur, Walikota dan Bupati/Wakil Bupati se Indonesia di Balai Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (8/03/2018).
Wapres Jusuf Kalla menambahkan, tantangan tersebut yang harus diatasi oleh pemerintah, pengusaha, dan juga petani melalui peningkatan produksi pangan. "Pertanian terlalu banyak tantangannya secara umum, pertumbuhan penduduk yang meningkat, akibatnya kebutuhan pangan terus naik, setidaknya 3 persen per tahun, kita harus siap meningkatkan produksi," sampainya.
Menurut JK lagi, permasalahan tersebut akan menjadi tantangan jangka panjang yang harus disiasati pemerintah dan menyebutkan sejumlah permasalahan lainnya yang harus dihadapi. "Karena itulah, tren harga pertanian selalu naik, dulu harga impor beras hanya USD 170 per ton, sekarang menjadi USD 400 per ton, dalam waktu 18 tahun naik tiga kali lipat, karena trennya memang demikian, subsidi beras juga semakin berat," kata Wapres JK.
Selepas acara resmi di JCC, dilanjutkan penandatanganan Pola Kemitraan Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prudakes) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kepala Daerah serta Perusahaan, Kamis malam (8/03/18) di Hotel The Sultan di kawasan Senayan Jakarta.
Di kesempatan itu, Wabup Zuldafri Darma didampingi Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah menyampaikan, kesepahaman bersama kemitraan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. HQ Corpora Putera bekerjasama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Bidang Perkebunan dan Peternakan Sapi Potong.
"Dengan kesepahaman atau MoU ini, kita menciptakan sinergi mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan holtikultura di Tanah Datar, dan ini harus kita dukung karena kegiatan ini sesuai dengan potensi, kultur dan kebiasaan masyarakat kita" sampai Wabup.
Wabup Zuldafri memaparkan, ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan Kakao dan Sapi Potong. "Kerjasama ini disamping memuat pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan Kakao dan Sapi potong, juga mengatur kerjasama tentang pembinaan dan pendampingan BUMDes Bersama sehingga mampu mandiri" paparnya.
Zuldafri berharap, melalui Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti secara nyata yang tertuang dalam nota kesepahaman. "Sesuai yang tertuang dalam nota kesepahaman, diatur agar dalam tiga bulan ada pelaksanaan yang nyata, sehingga ini perlu kerja pro aktif dari OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang ditunjuk Kementerian" pesannya.
Di akhir penyampaiannya Wabup Zuldafri mengatakan harapannya, program pengembangan Kakao dan peternakan sapi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. "Saya rasa program pengembangan kakao dan peternakan sapi potong bisa berjalan baik, karena kondisi lahan, kultur dan kebiasaan masyarakat kita di Tanah Datar sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan kedua program ini, mari kita dukung dan sukseskan bersama" harapnya.
Di kesempatan setelahnya, Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah menambahkan, dalam nota kesepahaman disepakati rencana kerjasama produk unggulan kawasan pedesaan yang digagas bersama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
"Kakao membutuhkan lahan 4.098,10 Hektar dengan target produksi 5.124,70 ton per tahun. Sementara untuk peternakan sapi potong butuh 10 hektar lahan dengan target produksi 200 ekor sapi, Insya Allah dengan dukungan kita semua, program ini bisa kita laksanakan" pungkasnya. (Hp/put)
