Tanah Datar -- Kabupaten Tanah Datar prioritaskan 4 aspek pembangunan tahun 2019 mendatang, hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Zuldafri Darma saat membuka Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Pagaruyung Batusangkar, Rabu (21/3).
Hadir di kesempatan itu, Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Arkadius Dt Intan Bano dan anggota Bukhari Dt. Tuo, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra beserta anggota, Muspida Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Rektor IAIN Batusangkar, Tim Musrenbang Provinsi Sumbar, serta wakil dari pemerintah derah tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar.
Selanjutnya, jajaran Pemkab Tanah Datar Sekda Hardiman, pimpinan OPD, Camat, wali nagari, ketua organisasi kemasyarakatan se kabupaten Tanah Datar.
Wabup Zuldafri dalam sambutannya mengungkapkan, Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 mendatang prioritaskan 4 aspek pembangun yaitu pertama aspek SDM (pendidikan, kesehatan dan budaya) dalam bentuk meningkatkan layanan kesehatan dan mendirikan rumah tahfiz dalam rangka menciptakan Hafidz di masa yang akan datang. Kedua aspek pertanian dengan memperioritaskan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan potensi sumberdaya lokal.
Selanjutnya ketiga aspek Pariwisata difokuskan pengembangan dan pembenahan potensi pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata dengan pencapaian multiplayer effect (pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan mengurangi pengangguran) dan pelayanan publik melalui efesiensi kinerja birokrasi dengan sistem aplikasi yang telah dbangun diantaranya e-Planning, e-Budgetting, e-Procurement dan e-Money, ungkap wabup.
Di samping itu kata wabup Zuldafri, Musrenbang merupakan wadah koordinasi antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk itu program dan kegiatan yang akan disusun haruslah mengacu pada pencapaian target yang ada di RPJMD, harapnya.
“Pendekatan partisipatif menjadi sangat penting karena diharapkan mampu melahirkan program dan kegiatan prioritas yang betul-betul lahir dari kebutuhan yang dirasakan dan diusulkan langsung oleh masyarakat/ stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegas wabup.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta suport dan dukungan kuat dari seluruh elemen pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Menurutnya suport dan dukungan kuat sangat diharapkan oleh DPRD provinsi Sumatera Barat dari masyarakat maupun pemerintah kabupaten Tanah Datar, sebab tanpa dukungan dan suport tersebut tentu DPRD Provinsi tidak bisa bekerja maksimal dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Barat ke depan.
‘Tingkatkan koordinasi dalam menyampaikan aspirasi dan perkuat sinergi pemda dengan DPRD serta perantau untuk kemajuan Tanah Datar ke depannya,”, harap Hendra.
Arkadius Dt Intan Bano juga tambahkan “Saya punya harapan besar Tanah Datar menjadi Kabupaten yang terbaik, walaupun daerah ini minim akan sumber daya alamnya, namun kaya akan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengharapkan, prioritaskanlah pembangunan di kabupaten Tanah Datar sesuai dengan skala perioritas kabupaten, terutama di sektor pembangunan di antaranya perbaikan beberapa jalan propinsi yaitu Piladang-Tanjung Baru, Batusangkar-Lintau via Tanjung Emas, harapnya.
Anton juga tambahkan untuk ditinjau kembali sampai di mana kewenangan provinsi terhadap SLTA diantaranya dalam memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu, kami legislatif di kabupaten terkendala kewenangan tersebut, jelasnya.
Sementara itu Kepala Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah sampaikan kegiatan musrenbang tahun 2018 dilaksanakan selama dua hari Rabu dan Kamis (21-22 Maret 2018) dengan tema “ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembanguan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan ABS-SBK,” yang bertujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat serta mempertajam indikator kinerja program prioritas daerah, pungkasnya. (Hp/put)
