Payakumbuh - Walikota Payakumbuh, Riza Falepi berjalan kaki menyusuri aliran sungai Batang Agam dalam rangka inspeksi lapangan melihat pelaksanaan proyek normalisasi sungai tersebut. Berjalan sejauh lebih kurang 5 (lima) kilo meter, walikota mencermati setiap detail kondisi lapangan tempat proyek tersebut dilaksanakan.
Turut mendampingi walikota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muslim beserta Kabid Pengairan Rajman. inspeksi dilakukan tepatnya di Segmen 4, mulai dari Jembatan Ibuh yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ibuh sampai ke jembatan dekat Kantor Camat Payakumbuh Barat di Jalan Sutan Syahril, Kelurahan Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh.
"Inspeksi ini melihat pekerjaan di lapangan, karena pekerjaan itu pasti ada masalah yang terkadang membutuhkan solusi langsung dari walikota, makanya saya turun," ujar Walikota Riza Falepi pada Senin (2/4) kemarin kepada wartawan, sesaat setelah melakukan inspeksi.
Kedepan Wako Riza berharap pembangunan proyek normalisasi sungai terpanjang di Indonesia ini tidak hanya mempercantik pinggiran sungai batang agam tapi untuk penataan kota, pariwisata meningkat dan ekonomi juga meningkat.
"Dengan adanya proyek normalisasi sungai Batang Agam ini kota kita akan terlihat lebih tertata, pariwisata akan meningkat dan perekonomian juga akan tumbuh untuk kesejahteraan warga kota Payakumbuh sesuai dengan visi misi kami," tambah Riza.
Wako Riza Falepi mengatakan, dirinya tidak menginginkan nantinya Sungai Batang Agam ini seperti beberapa sungai - sungai di kota besar lainnya, dimana menjadi tempat pembuangan sampah yang akan menjadi sumber penyakit dan sumber bencana banjir.
"Kita menempatkan sungai ini didepan dan berharap masyarakat Payakumbuh dapat bersinergi dengan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai," pungkas Wako Riza Falepi.
Sebagaimana diketahui, proyek normalisasi dan penataan sungai Batang Agam dilakukan dengan kontrak tahun jamak (multiyears), dari 2017 hingga 2019. Total nilai proyek keseluruhan Rp 195 Milyar, di mana Rp 187 miliar untuk kontruksi dan sisanya Rp 8 miliar digunakan untuk supervisi. (BD)
.jpg)