Tanah Datar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun 2017.
Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota DPRD serta kepala OPD se Tanah Datar, Rabu (6/6) di ruang sidang DPRD setempat di Pagaruyung.
Ketua DPRD Anton Yondra selaku pimpinan sidang, mengatakan, penyampaian berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Tanah Datar. “Perumusan catatan strategis DPRD terhadap LKPj dilaksanakan sehari berdasarkan hasil pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang pada 9 Mei sampai 5 Juni 2018,” ujar Anton.
Anton Yondra mengatakan, rumusan ini merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan. “Pansus telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program/kegiatan dari Pemda yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2017 oleh masing-masing OPD,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Saidani yang menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai PP nomor 3 Tahun 2007. “Sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien, dan DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis di masa datang,” terang Saidani.
Di kesempatan itu Saidani menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai urusan pemerintah lainnya. “Tahun 2017 PAD meningkat pesat dan rencana anggaran Rp. 166,564 M dapat direalisasikan sebesar Rp.172,805 M atau 103,75%, namun diperhatikan secara partial Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan, yakni dari rencana anggaran sebesar Rp.7,137 M hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.6,867M, sekaitan itu kami rekomendasikan Badan Keuangan Daerah untuk memperhatikan penurunan penerimaan ini agar tidak terjadi lagi," terangnya.
Ditambahkan Saidani, pada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar banyak diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD terkait dan tentu saja diperintahkan Bupati. “Di urusan pendidikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat selisih keuangan dari sisa dana BOS 2015 sebesar Rp.189.119.41, sisa kas bendahara BOS yang belum di SPJ kan sebesar Rp.815.355.394, ini harus menjadi perhatian khusus Bupati disamping peningkatakan kualitas pendidikan khususnya pemerataan tenaga pendidik atau guru serta berbagai kebutuhan fasilitas pendukung lainnya,” tambah Saidani.
Diakhir penyampaian hasil perumusan, Saidani berharap kepada Bupati Tanah Datar bersaa Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti saran, masukan dan kritik yang tertuang dalam laporan tim perumus DPRD Tanah Datar sebanyak 20 halaman. “Selaku pimpinan DPRD kami minta Bupati sesegera mungkin untuk menindaklanjuti hasil perumusan DPRD bersama OPD terkait dan berharap agar terciptanya keharmonisan antara legislatif dan eksekutif lebih transparan dan akuntabel serta memahami arti kemitraan sesungguhnya,” tukas Saidani.
Sementara Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD tadi merupakan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. “Di kesempatan ini, Saya langsung minta kepada setiap OPD untuk dipelajari dan segera mungkin menindaklanjuti saran, kririk dan masukan dari DPRD dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat jum’at depan,” sampai Irdinansyah.
Namun, ujar Irdinansyah, Pemerintah Daerah telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan program pembangunan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo. “Kami selaku kepala pemerintah daerah tetap mengingatkan kepada OPD dan perangkat lainnya untuk bekerja sebaik-baiknya secara jujur dan profesional dengan mempedomani aturan dan peraturan berlaku, menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mengedepankan clean dan good government, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Akhirnya Bupati menyampaikan informasi tentang prestasi Tanah Datar yang mampu peroleh prestasi yang membanggakan di tahun 2018. “Alhamdulillah Tanah Datar mampu menjadi peringkat pertama dalam penyusun anggaran di tingkat propinsi Sumbar dan masuk 14 besar di Indonesia,” pungkas Irdinanyah. (Hp/put)
