"Kepala daerah yang tidak hadir Bupati Solok yang cuma ada pengganti, Wali kota Payakumbuh ada acara dan tidak ada pengganti, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang juga tidak hadir," kata Tito di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Sumbar bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, bupati, wali kota serta pemangku kepentingan terkait.
Menurut dia kalau yang hadir wakil kepala daerah masih lumayan, sekda juga, kalau yang lain mereka bukan pengambil keputusan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan akan memberikan sanksi kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah.
Mendagri Tito Karnavian pada rapat koordinasi percepatan vaksinasi, mengatakan di akhir 2021, pihaknya akan melakukan evaluasi bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksin dosis pertamanya.
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," kata dia.
Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, Kemendagri akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum.
Selain itu, Mendagri menekankan jika suatu daerah angka capaian vaksinasi COVID-19 jomplang, maka akan mempengaruhi jumlah rata-rata nasional.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini. Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," kata dia.
Mendagri mengatakan kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin COVID-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.
"Mendagri salah satu yang ditugaskan presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan 'stakeholder' lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian pada rapat koordinasi percepatan vaksinasi, mengatakan di akhir 2021, pihaknya akan melakukan evaluasi bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksin dosis pertamanya.
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," kata dia.
Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, Kemendagri akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum.
Selain itu, Mendagri menekankan jika suatu daerah angka capaian vaksinasi COVID-19 jomplang, maka akan mempengaruhi jumlah rata-rata nasional.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini. Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," kata dia.
Mendagri mengatakan kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin COVID-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.
"Mendagri salah satu yang ditugaskan presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan 'stakeholder' lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," ujarnya.
(Rilis)
.jpeg)
