Notification

×

Iklan

Iklan

Musrenbang Kecamatan Padang Selatan Bahas 168 Usulan

26 Januari 2022 | 19.34 WIB Last Updated 2022-01-26T12:34:34Z


Padang | pasbana  - Sebanyak 168 usulan dari 12 kelurahan menjadi bahasan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Padang Selatan, Selasa (25/1/2022).


Dari jumlah tersebut menurut Camat Padang Selatan Teddy Antonius, akan dikerucutkan menjadi 24 usulan yang akan dibawa pada Musrenbang tingkat Kota Padang nantinya.


"Inilah fungsinya Musrenbang, yaitu guna menyaring dan menyamakan visi pembangunan, dimana usulan-usulan yang masuk kita bahas bersama untuk menentukan mana yang paling prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat banyak," ujar Teddy.


Ada dua hal yang akan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kecamatan Padang Selatan, yakni perbaikan drainase guna mengatasi masalah banjir dan pengembangan Kampung Tematik Bukit Mato Aia (Bukit Matoa) sebagai destinasi wisata baru di Kota Padang.


"Untuk perbaikan drainase, kita akan mengupayakan membenahi drainase di sepanjang Jalan Sutan Syahrir guna mengurai genangan air saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi," imbuh Teddy.


Selain itu pengembangan Kampung Tematik merupakan salah satu upaya mendukung program unggulan Walikota Padang, guna mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di setiap kecamatan, sehingga pengembangan sektor wisata yang berimbas pada peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan perekonomian masyarakat dapat terwujud.


Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin dalam kesempatan ini, mengajak pemerintah kecamatan, kelurahan, RT/RW untuk dapat memaksimalkan keberadaan anggota dewan didaerahnya masing-masing untuk membantu percepatan pembangunan.


"Anggaran Pemko tidak mencukupi untuk memenuhi kemauan masyarakat dalam upaya pemerataan pembangunan dengan cepat, disinilah hasil pilihan masyarakat (anggota dewan) dapat berimbas terhadap pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing," tutur pria yang biasa dipanggil Aciak tersebut.


Aciak menambahkan, anggota dewan memiliki anggaran pembangunan melalui dana pokok pikiran (Pokir).


Ia berharap pemerintah kelurahan, LPM, RT/RW untuk jangan sungkan-sungkan untuk meminta Pokir dewan tersebut, sehingga terjadi kesimbangan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.(rel/bd) 

×
Berita Terbaru Update