Padang, pasbana — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok.
Komitmen itu disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran Padang, Rabu (29/10/2025).
Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Adib Alfikri, Kepala Dinas Perkimtan Ahdiarsyah, perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku pelaksana proyek, serta unsur KAN Lubuk Kilangan.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan agar seluruh proses pembebasan lahan diselesaikan paling lambat Desember 2025, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
“Kita sepakat menuntaskan pembebasan lahan secepat mungkin. Insya Allah, pada November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
“Semua proses harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil meninjau langsung lokasi proyek pada Senin (27/10). Dari hasil peninjauan, pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena pembebasan lahan masih belum tuntas.
Proyek Flyover Sitinjau Lauik diproyeksikan menelan investasi sebesar Rp2,8 triliun dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan senilai Rp562 miliar.
Pembangunan akan membutuhkan lahan sekitar 18,7 hektare, dan menjadi salah satu proyek infrastruktur terpenting di Sumatera Barat tahun ini.(*/rel).
