Padang, pasbana — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah resmi membuka Temu Responden dan Diseminasi Laporan Perekonomian Sumbar 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Rabu (19/11/2025).
Acara yang mengusung tema “Transformational Leadership & Resilient Entrepreneurship for West Sumatra’s Economic Resurgence” tersebut menjadi forum strategis penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan perlunya langkah cepat menghadapi dinamika ekonomi global. “Sumbar tidak boleh sekadar mengikuti arus. Dengan kekayaan alam, budaya, dan SDM yang kita miliki, sudah saatnya kita membuat loncatan,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, Pemerintah Pusat melalui RPJMN menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 7,3 persen pada 2029, dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk itu diperlukan investasi sebesar Rp80–120 triliun dalam empat tahun mendatang.
“Tantangan besar, ruang fiskal terbatas. Tapi orang Minang selalu menang dengan ikhtiar dan keteguhan. Kita akan kejar target ini,” kata Mahyeldi.
Ia menjabarkan tiga fondasi pembangunan jangka menengah:
- fokus sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi hijau;
- penguatan inovasi digital dan kolaborasi multipihak;
- efisiensi serta akuntabilitas tata kelola.
Peningkatan kualitas investasi hilirisasi, penyederhanaan regulasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur strategis — termasuk Pelabuhan Teluk Bayur, jalur kereta Sawahlunto–Padang, dan Bandara BIM — menjadi strategi utama untuk percepatan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertanian menyumbang 21,76 persen PDRB Sumbar, sementara perdagangan 16,41 persen, yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM. Sektor pariwisata disebut Mahyeldi sebagai lokomotif pertumbuhan baru karena memiliki efek berganda terhadap kuliner, transportasi, akomodasi, dan usaha rakyat.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menegaskan pentingnya data lapangan sebagai fondasi kebijakan.
“Rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh hanya berlandaskan teori, tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi BI dan pemerintah daerah akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi martabat rakyat,” tutup Mahyeldi.(*)
