Padang Panjang, pasbana — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sumatera Barat akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Sabtu, 13 Desember 2025 di Ballroom Maninjau, Hotel Monopoli, Bukittinggi. Agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat perjuangan peningkatan kesejahteraan dosen di Indonesia.
Ketua ADAKSI DPW Sumbar, Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn., menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakerwil merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperkuat konsolidasi dan mendukung langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam memperjuangkan hak-hak dosen.
“Secara organisasi, Rakerwil ini dilakukan untuk mendukung eksistensi DPP ADAKSI dan perjuangan bersama dosen se-Indonesia. Salah satu fokus advokasi adalah penyelesaian Tunjangan Kinerja (TUKIN) dosen yang sudah diperjuangkan sejak 2020–2024. Selayaknya hak tersebut sudah diterima saat ini,” ujar Aryoni di ruang kerjanya.
Aryoni menegaskan bahwa persoalan lain yang mendesak diselesaikan adalah tunjangan fungsional dosen yang tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun. Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, apalagi beberapa jabatan fungsional lain dengan level serupa telah dievaluasi setiap empat tahun.
“Kementerian dan negara selalu menempatkan dosen sebagai tulang punggung pendidikan nasional, tetapi kenyataannya tunjangan fungsional stagnan hampir dua dekade. Rakerwil menjadi ruang untuk merumuskan sistem yang benar dan lebih adil,” tambah Aryoni.
Ketua Panitia Pelaksana, Demas Bayu Handika, M.Biotech, menyampaikan bahwa Rakerwil tahun ini mengusung tema “Dosen Berdaulat dan Bermartabat: Membangun Masa Depan Pendidikan Tinggi Indonesia, Tantangan dan Harapan.”
“Tema ini mencakup keseluruhan perjuangan ADAKSI. Dosen berdaulat berarti dosen harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Hal utama yang dibahas nanti adalah penyelesaian tunggakan TUKIN 2020–2024 dan kenaikan tunjangan fungsional,” ujarnya.
Bayu menambahkan bahwa arah gerak ADAKSI selaras dengan upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang adil dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti kekhawatiran organisasi terhadap arah kebijakan yang mendorong seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuju skema Badan Layanan Umum (BLU) atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
“Pendidikan tidak boleh berubah menjadi komoditas komersial ala neoliberalisme. Roadmap yang ingin mem-BLU-kan seluruh PTN perlu dikaji ulang karena tidak semua kampus siap. Kami sudah melakukan audiensi dengan berbagai kementerian, dan berharap Presiden RI merespons masukan ini,” jelasnya.
Isu kesejahteraan dosen memang menjadi sorotan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, terdapat lebih dari 300 ribu dosen di Indonesia, dan mayoritas menyampaikan keluhan mengenai stagnasi tunjangan fungsional serta lambatnya realisasi kebijakan TUKIN. Sejumlah organisasi profesi dosen juga menilai bahwa beban tridarma yang tinggi tidak diimbangi peningkatan kesejahteraan.
Dengan digelarnya Rakerwil ADAKSI Sumbar 2025, para dosen berharap lahir rekomendasi nyata yang mampu mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian hak-hak mereka sekaligus memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.(*)
