Padang Panjang, pasbana — Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Kota Padang Panjang menyampaikan apresiasi atas pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kalangan penyandang disabilitas di daerah tersebut.
Pelantikan ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara dan berkeadilan.
Apresiasi tersebut disampaikan DPC PPDI Padang Panjang menyusul dilantiknya dua sahabat disabilitas, Silvina Marta dan Efendi, yang dinyatakan lulus setelah melalui rangkaian seleksi PPPK secara bertahap dan kompetitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPC PPDI Padang Panjang, Ilham, menyebutkan bahwa pelantikan ini memiliki makna lebih dari sekadar pengangkatan pegawai. Menurutnya, momen tersebut menjadi simbol pengakuan dan harapan bagi komunitas disabilitas.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bahagia atas kabar baik ini. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang harapan, pengakuan, serta bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Ilham, didampingi Bendahara DPC PPDI Padang Panjang, Epa Delila, Selasa (31/12).
DPC PPDI Padang Panjang juga menyampaikan ucapan selamat secara khusus kepada Silvina Marta dan Efendi. Keduanya dinilai telah menunjukkan ketekunan dan semangat juang tinggi hingga berhasil lolos dalam proses seleksi PPPK yang menuntut kompetensi dan integritas.
“Mereka adalah inspirasi bagi sahabat disabilitas lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mimpi itu layak diperjuangkan, selama ada kesempatan yang adil dan dukungan kebijakan yang berpihak,” kata Epa Delila.
Lebih lanjut, DPC PPDI Padang Panjang berharap amanah yang diemban oleh Silvina dan Efendi dapat dijalankan dengan baik serta membawa manfaat, tidak hanya bagi institusi tempat mereka bertugas, tetapi juga bagi perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.
“Kami berharap pelantikan ini menjadi pintu pembuka bagi semakin banyak sahabat disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Pemerintah diharapkan terus konsisten memperjuangkan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” tegas Epa.
DPC PPDI Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak pada penyandang disabilitas. Organisasi ini juga akan terus menyuarakan aspirasi serta memberikan pendampingan dan dukungan moral agar sahabat disabilitas dapat meraih kemandirian dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
Dengan pelantikan PPPK dari kalangan penyandang disabilitas ini, Padang Panjang dinilai telah melangkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia..(*/ilh)
