Sumbar, pasbana - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninjau langsung sejumlah infrastruktur strategis yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025).
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada Jalan Nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar dan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, dua akses vital yang sempat terputus akibat banjir dan longsor.
Di kawasan Lembah Anai, Presiden melihat langsung kondisi badan jalan nasional yang mengalami putus total. Jalur ini merupakan penghubung utama arus orang dan logistik dari dan menuju Provinsi Sumatera Barat.
Presiden meninjau struktur tebing, kontur jalan, serta titik-titik kerusakan sebagai dasar percepatan penanganan. Kepada awak media, Presiden menyampaikan apresiasi singkat atas kerja di lapangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan bahwa penutupan jalur Lembah Anai berdampak besar terhadap mobilitas dan distribusi logistik antarwilayah.
Pemerintah daerah telah melakukan pengalihan arus dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menilai kehadiran Presiden menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan infrastruktur mendapat perhatian serius.
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur, Aji Prasetyanti, menyatakan penanganan darurat telah dilakukan dengan mengerahkan 23 unit ekskavator dan satu unit bore pile.
Ruas jalan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat dengan sistem buka-tutup sejak 16 Desember 2025. Perbaikan permanen ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Pada agenda terpisah di Padang Pariaman, Presiden meninjau Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Jembatan darurat ini dibangun sebagai solusi cepat pascabencana akhir November lalu. Jembatan baja modular sepanjang 30 meter dengan daya dukung hingga 12 ton tersebut kini telah berfungsi, memulihkan konektivitas Korong Padang Mantuang dan Nagari Kayu Tanam.
Mahyeldi menegaskan, pemasangan Jembatan Bailey merupakan langkah efektif untuk memastikan distribusi logistik, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur agar dampak bencana tidak berlarut pada kehidupan warga Sumatera Barat.(*)
