Padang, pasbana— Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa penyelamatan ekonomi kerakyatan harus menjadi fokus utama dalam pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Ia memperingatkan, keterlambatan intervensi ekonomi berpotensi memunculkan kelompok miskin baru di daerah terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Maigus Nasir saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring, Jumat (9/1/2026). Rakor tersebut diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terdampak bencana.
Maigus mengungkapkan, di Kota Padang tercatat sekitar 4.000 hektare lahan pertanian tidak dapat digarap akibat sistem irigasi rusak total. Kondisi ini mengancam mata pencaharian ribuan petani dan berpotensi menekan ketahanan pangan serta pendapatan warga.
“Irigasi adalah urat nadi petani. Tanpa perbaikan cepat, roda ekonomi desa akan berhenti,” ujarnya.
Selain pertanian, sektor UMKM juga terdampak signifikan. Pemerintah Kota Padang saat ini melakukan pendataan lapangan sebagai dasar pengajuan bantuan permodalan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Pemulihan ekonomi turut terhambat oleh rusaknya sembilan jembatan dan dua ruas jalan kota yang putus total, mengganggu distribusi barang. Maigus meminta solusi jembatan permanen karena pemasangan jembatan darurat tidak memungkinkan.
Di sektor pendidikan, satu gedung SD hanyut dan dua lembaga pendidikan agama rusak berat, meski proses belajar masih berjalan terbatas. Pemerintah daerah berharap dukungan pusat segera terealisasi agar pemulihan ekonomi dan layanan dasar dapat dipercepat.(*)
