Padang, pasbana — Kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pasca-bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 memicu krisis air bersih di berbagai kawasan di Kota Padang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ketersediaan air tanah dan memaksa pemerintah daerah mempercepat langkah pemulihan lingkungan serta penyediaan sumber air alternatif.
Data pemerintah daerah mencatat sedikitnya 121 titik kekeringan tersebar di Kota Padang, dengan dampak terparah berada di Kecamatan Kuranji. Sekitar 80 persen warga di wilayah tersebut belum terlayani jaringan PDAM dan selama ini bergantung pada sumur gali yang kini banyak mengering.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada November–Desember lalu menyebabkan pergeseran alur sungai dan memutus jaringan irigasi. “Perubahan daerah aliran sungai berdampak langsung pada cadangan air tanah masyarakat,” ujarnya.
Sebagai respons cepat, Pemkot Padang menyalurkan air bersih melalui kerja sama BPBD Kota Padang, BPBD Provinsi, dan PMI dengan armada mobil tangki ke seluruh titik terdampak. Untuk solusi jangka menengah, pemerintah mulai membangun sumur bor di lima lokasi prioritas bagi warga non-PDAM.
Upaya jangka panjang difokuskan pada pemulihan ekosistem hulu sungai melalui program “Sejuta Pohon untuk Sumbar 2026” yang digagas Rumah Aktivis Sejahtera. Program ini menekankan rehabilitasi kawasan resapan air guna menormalkan kembali siklus hidrologi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menilai langkah tersebut krusial untuk ketahanan air dan ekologi Sumbar ke depan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya mengawal pemulihan lingkungan sebagai fondasi pencegahan krisis serupa di masa mendatang.(*)
