Pasbana - Tidak ada yang benar-benar bersiap ketika bus tiba-tiba melambat di Sicincin. Bukan karena pemandangan spektakuler, bukan pula karena pengumuman resmi dari kernet.
Tetapi semua penumpang—entah sadar atau tidak—seakan tahu: sebentar lagi ada jeda. Jeda yang pendek, tapi melekat lama dalam ingatan.
Pada dekade 1980–1990-an, bagi mereka yang rutin menempuh rute Padang–Bukittinggi, Terminal Sicincin bukan sekadar titik administrasi. Ia adalah simpul kecil dari ekonomi rakyat, ruang sosial dadakan, sekaligus panggung bagi para “uniang-uniang pejuang rupiah”.
Bus berhenti bukan untuk istirahat panjang. Tujuannya jelas dan resmi: membayar retribusi. Dalam hitungan menit—kadang hanya detik—mesin tetap menyala, klakson sesekali dipencet sopir yang stok sabarnya tak selalu tebal. Tetapi justru di sela waktu sempit itulah kehidupan berdenyut paling nyata.
Para uniang datang cepat, nyaris serempak. Tangan mereka cekatan. Suara mereka ringkas. Pisang rebus yang masih mengepul, sala lauak hangat, bika kelapa beraroma santan, potongan nangka masak yang harum, hingga satu “barang langka” yang tak semua terminal punya: manggis muda.
Entah dari siapa ide menjual manggis yang belum masak itu muncul. Tapi banyak yang sepakat—diam-diam—rasanya lebih jujur daripada manggis matang: renyah, asam-manis, segar, dan sedikit nakal di lidah.
Transaksi berlangsung dari balik jendela bus yang digeser setengah. Tak ada tawar-menawar panjang. Uang pas adalah etika tak tertulis. Kembalian berarti waktu terbuang, dan waktu adalah komoditas paling mahal di Sicincin.
Dalam hitungan detik, plastik berpindah tangan, uang berpindah arah, dan hubungan ekonomi paling sederhana pun terjadi.
Lalu bus kembali melaju. Angin dari kipas plafon yang berdecit menjadi teman perjalanan. Cemilan di tangan bukan sekadar pengganjal lapar, melainkan tanda bahwa perjalanan telah melewati satu fase.
Sicincin sudah dilalui. Bukittinggi atau Padang tinggal sekian jam lagi.
Secara historis, keberadaan terminal seperti Sicincin tidak bisa dilepaskan dari kebijakan transportasi darat era Orde Baru, ketika bus antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Sumatra Barat.
Secara historis, keberadaan terminal seperti Sicincin tidak bisa dilepaskan dari kebijakan transportasi darat era Orde Baru, ketika bus antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Sumatra Barat.
Terminal bukan hanya infrastruktur, tetapi ruang temu: antara negara dan rakyat (melalui retribusi), antara kota dan nagari, antara penumpang dan pedagang kecil. Di situlah ekonomi informal tumbuh, beradaptasi, dan bertahan.
Waktu kemudian bergerak. Jalan makin mulus. Kendaraan pribadi bertambah. Bus memang masih melintas, tapi tak lagi berhenti seperti dulu. Terminal Sicincin kehilangan fungsi lamanya sebagai titik wajib singgah. Namun para uniang tidak benar-benar pergi. Mereka beradaptasi—sebuah kata besar yang diwujudkan dalam langkah kecil.
Kini mereka lebih sering mangkal di pom bensin atau menyusup di sela kemacetan panjang. Pelanggannya bukan lagi penumpang bus berkipas angin berdecit, melainkan pengendara mobil pribadi yang menurunkan kaca sebentar.
Polanya berubah, tetapi intinya sama: transaksi cepat, senyum singkat, dan makanan sederhana yang membawa rasa rumah.
Di situlah Sicincin hidup sebagai memori kolektif. Ia mungkin tak lagi tercatat sebagai terminal sibuk dalam peta transportasi modern, tetapi tetap hadir dalam ingatan lintas generasi. Dalam cerita tentang manggis muda. Dalam refleksi tentang ekonomi kecil yang ulet. Dalam pertanyaan yang layak kita ajukan hari ini: ketika infrastruktur berubah dan efisiensi diagungkan, ruang-ruang kecil seperti Sicincin—tempat rakyat bertahan dengan cara mereka sendiri—masihkah kita sisakan tempat?
Sejarah, pada akhirnya, tidak selalu berdiam di arsip tebal atau prasasti batu. Kadang ia hidup di plastik bening berisi sala lauak, berpindah tangan dari uniang ke penumpang, di sebuah terminal yang kini lebih sering disebut dalam kenangan daripada peta. Makin tahu Indonesia. (*)
