Padang Panjang, pasbana– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang menggelar konsolidasi demokrasi bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), Selasa (10/2/2026), di Kantor Bawaslu setempat. Forum ini difokuskan pada penguatan pengawasan partisipatif dan sinergi lintas organisasi menuju Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menegaskan konsolidasi dilakukan pasca-Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai langkah strategis menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. “Kemitraan dengan Ormas dan OKP menjadi fondasi penting dalam membangun pengawasan yang independen, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah organisasi, antara lain PC NU, PDM Pabasko, PC IMM, DPD KNPI, Pemuda PERTI, Karang Taruna, HMI, PMII, PA GMNI, serta unsur masyarakat sipil lainnya. Kehadiran berbagai elemen tersebut dinilai sebagai representasi kekuatan moral dan sosial yang berperan dalam menjaga integritas proses elektoral.
Bawaslu menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, melainkan membutuhkan dukungan publik yang luas. Mengacu pada evaluasi nasional Pemilu 2024, partisipasi masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran dinilai meningkat, namun penguatan literasi pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Padang Panjang mendorong kolaborasi berkelanjutan guna memastikan penyelenggaraan Pemilu 2029 berlangsung jujur, adil, serta bebas dari praktik pelanggaran yang merusak kualitas demokrasi.(Abril)
