Pasbana - Kita sedang duduk di atas “harta karun” bernama bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sedang melimpah. Secara teori, ini momen langka: lebih banyak orang bekerja ketimbang ditanggung.
Rasio ketergantungan menurun. Tabungan naik. Investasi tumbuh. Ekonomi melesat.
Di atas kertas, semuanya tampak seperti trailer film sukses.
Di atas kertas, semuanya tampak seperti trailer film sukses.
Bonus demografi terjadi karena angka kelahiran dan kematian menurun. Struktur penduduk didominasi usia produktif.
Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura pernah menunggangi gelombang ini dan mendarat di pantai kemakmuran. Tapi sejarah juga mengajarkan: demografi hanya peluang. Bukan jaminan.
Masalahnya sederhana, sekaligus pelik: apa jadinya jika “usia produktif” tidak benar-benar produktif?
Di sinilah cerita berubah dari bonus menjadi drama.
Pengangguran adalah lubang di perahu demografi kita. Ketika jutaan orang usia kerja tak terserap lapangan pekerjaan, potensi emas berubah menjadi bom waktu sosial. Kita bukan lagi berbicara tentang angka statistik, melainkan tentang frustrasi kolektif.
Bonus demografi seharusnya berarti lebih banyak orang menghasilkan nilai tambah. Tapi jika yang terjadi justru antrean panjang pencari kerja, maka produktivitas nasional tergerus. Output stagnan. Pertumbuhan melambat. Pendapatan per kapita ikut tersendat.
Lebih ironis lagi, rasio ketergantungan yang secara teori rendah bisa menjadi semu. Orang usia produktif yang tidak bekerja tetap menjadi tanggungan—entah bagi keluarga, entah bagi negara melalui bantuan sosial. Kita kehilangan momentum, tapi tetap menanggung bebannya.
Fenomena NEET—Not in Employment, Education, or Training—menambah daftar kegelisahan. Anak muda yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak ikut pelatihan, berisiko tertinggal jauh. Ketika jendela bonus demografi menutup, kita bisa masuk ke era populasi menua tanpa pernah sempat mencicipi kemakmuran maksimal.
Dan kini, muncul gejala sosial yang lebih sunyi tapi nyata: “Ayam Geprek Generation”.
Istilah ini mungkin terdengar ringan—sedikit jenaka, sedikit satir. Ia merujuk pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang kehilangan pekerjaan, lalu terpaksa beralih ke usaha mikro serba cepat dan serba ramai—kedai ayam geprek, kopi literan, atau gerobak kekinian lainnya.
Tentu, wirausaha adalah pilihan terhormat. Tapi ketika ribuan orang dengan pengalaman puluhan tahun di industri formal tiba-tiba terdorong ke sektor informal karena tak ada pilihan lain, ada yang perlu kita tanyakan.
Apakah ini kreativitas? Atau keterpaksaan?
Sektor informal memang menyerap tenaga kerja. Namun produktivitas dan upahnya cenderung rendah. Tanpa perlindungan sosial memadai. Tanpa kepastian jangka panjang.
Kita sedang menyaksikan pergeseran struktural: pekerja berpengalaman yang seharusnya berada di puncak produktivitas justru terpental keluar dari sistem formal.
“Ayam Geprek Generation” adalah metafora tentang kelas menengah yang terdesak. Mereka bukan malas. Bukan tak terampil. Tapi perubahan teknologi, disrupsi digital, dan kompetisi global sering berjalan lebih cepat dari kebijakan publik.
Bonus demografi akhirnya bukan hanya soal kuantitas usia produktif. Ia soal kualitas dan kesempatan.
Jika pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan industri, kita mencetak ijazah tanpa pekerjaan. Jika pelatihan kerja tak adaptif, kita menyiapkan tenaga kerja untuk dunia yang sudah lewat. Jika kesetaraan gender diabaikan, setengah potensi bangsa terhambat. Jika penciptaan lapangan kerja kalah cepat dari pertumbuhan angkatan kerja, maka statistik indah hanya menjadi ilusi.
Lebih jauh lagi, pengangguran tinggi meningkatkan risiko kemiskinan dan beban sosial. Negara harus mengalokasikan anggaran lebih untuk bantuan, sementara ruang fiskal untuk investasi jangka panjang menyempit. Lingkaran setan terbentuk.
Kita punya waktu, tapi tidak banyak.
Bonus demografi adalah jendela, bukan pintu otomatis. Ia tidak akan terbuka selamanya. Ketika populasi menua nanti, beban jaminan sosial dan kesehatan akan meningkat. Jika hari ini kita gagal memaksimalkan tenaga kerja produktif, kita berisiko menua sebelum kaya—sebuah ironi yang tak ingin kita wariskan.
Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar jargon “SDM unggul”, melainkan kebijakan konkret: pendidikan vokasi yang sinkron dengan industri, reskilling untuk usia 40 ke atas, insentif investasi padat karya dan padat teknologi, serta perlindungan sosial yang adaptif.
Bonus demografi bukan soal seberapa banyak orang berusia produktif. Tapi seberapa banyak dari mereka yang benar-benar bekerja, berdaya, dan sejahtera.
Jika tidak, kita akan terus membuka kedai ayam geprek—sementara peluang emas perlahan dingin seperti nasi yang terlalu lama dibiarkan.
Dan sejarah, seperti biasa, tak pernah menunggu yang ragu.
(*)
