Jakarta, pasbana— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana dengan target pelaksanaan mulai April 2026. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat bertemu Kepala Bappenas/Menteri PPN Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mahyeldi meminta dukungan percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar tidak terjadi keterlambatan seperti sebelumnya. “Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa bangkit lebih cepat,” ujarnya.
Ia menekankan, Sumbar tidak lagi hanya menghadapi ancaman gempa dan tsunami, tetapi juga banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Karena itu, mitigasi harus berbasis multi-bencana melalui penguatan tata ruang, sistem peringatan dini (early warning system), serta perlindungan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.
Menteri PPN Rachmat Pambudy menyatakan Bappenas tengah menyusun rencana induk rehab rekon sebagai dasar pelaksanaan di daerah terdampak. “Kami mendorong keterhubungan peringatan dini dengan respons cepat di lapangan, bahkan menjadikan Sumbar sebagai percontohan nasional,” katanya.
Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai pilot project satu data kebencanaan nasional guna memastikan kebijakan berbasis data valid dan terintegrasi.
Pertemuan juga membahas revisi tata ruang berbasis peta rawan bencana, pemulihan sektor pertanian dan UMKM, serta penguatan ekonomi berkelanjutan untuk menekan dampak sosial seperti stunting. Dengan sinergi pusat-daerah, Sumbar ditargetkan menjadi provinsi tangguh dan adaptif menghadapi risiko bencana ke depan.(*)
.png)
