Pesisir Selatan, pasbana— Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Bapperida, Sago, Kamis (5/3). Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan dihadiri Wakil Bupati Risnaldi, Ketua DPRD Darmansyah, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat dan lembaga profesi.
Dalam forum itu, Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Prof. Tuty Anggraini, menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ia menyebut gambir sebagai salah satu potensi besar Pesisir Selatan yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari teh herbal, sampo, hingga bahan obat-obatan.
“Diversifikasi produk menjadi kunci hilirisasi agar nilai dan mutu komoditas meningkat, sekaligus memperkuat pendapatan petani dan pelaku UMKM,” kata Tuty.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Pesisir Selatan Suhandri menegaskan bahwa daerah harus semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, strategi pembiayaan 2027 akan difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi keuangan, sinergi anggaran pusat-daerah, serta optimalisasi peran BUMD, BLUD, dan BPD.
Kepala Bapperida Subchandri menambahkan, forum konsultasi publik merupakan tahap penting dalam penyusunan RKPD berbasis data melalui konsep Satu Data Indonesia. Ia juga mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan pada 2025 mencapai 73,72.
“Program pembangunan harus memiliki indikator yang jelas agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terukur,” ujarnya.
Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan Pesisir Selatan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.(*)
