Pasbana - Di tengah dunia yang makin berisik oleh konflik dan manuver geopolitik, Indonesia memilih satu langkah klasik: mengencangkan ikat pinggang. Targetnya tak main-main—efisiensi Rp80 triliun. Sebuah “diet anggaran” yang dirancang agar tubuh fiskal tetap bugar, defisit terjaga di bawah 3 persen PDB, dan pasar tidak panik lebih dulu.
Perang di Timur Tengah, eskalasi antara kekuatan besar, hingga lonjakan harga energi global membuat pemerintah sadar: badai bisa datang tanpa aba-aba. Maka, sebelum hujan benar-benar deras, payung sudah dibuka.
Langkahnya? Terlihat sederhana, tapi berdampak sistemik.
Pertama, wacana Work From Home satu hari per minggu. Bukan soal fleksibilitas semata, melainkan upaya memangkas konsumsi BBM yang bisa mencapai 20 persen. Sebuah strategi yang menggabungkan efisiensi birokrasi dan penghematan energi. Di sini, kebijakan administrasi berubah menjadi instrumen fiskal.
Kedua, momentum harga energi dimanfaatkan. Produksi batu bara digenjot, skema bea ekspor ditinjau ulang. Logikanya lugas: saat harga global tinggi, kas negara tak boleh hanya jadi penonton. Komoditas kembali diposisikan sebagai bantalan fiskal.
Ketiga, transisi energi dipercepat. Danantara didorong mengganti pembangkit diesel ke tenaga surya. Ini bukan sekadar proyek hijau, melainkan strategi menekan subsidi dan biaya operasional jangka panjang. Investasi hari ini untuk penghematan esok.
Kebijakan ini memang tak sepopuler bantuan langsung tunai atau proyek infrastruktur megah. Namun justru di situlah letak bobotnya. Pemerintah sedang menata ulang prioritas, memilih stabilitas ketimbang sensasi.
Di pasar modal, pesan ini jelas terbaca. Sub-sektor batu bara, energi terbarukan, hingga emiten penunjang efisiensi energi berpotensi mendapat angin segar. Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang lebih dulu membaca arah angin?
Di saat banyak negara sibuk memadamkan api, Indonesia memilih merapikan dapur. Sebab dalam ekonomi, bertahan sering kali lebih penting daripada berlari terlalu cepat. (*)
