Padang, pasbana — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, Zulmaeta menegaskan bahwa Musrenbang tingkat provinsi merupakan momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah. “Forum ini sangat strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Pemerintah Kota Payakumbuh memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajukan sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Usulan tersebut mencakup peningkatan jalan berstatus provinsi, program pelatihan kerja termasuk pelatihan juru las (welder), serta penguatan sektor ketenagakerjaan.
Di sektor kesehatan, Pemko Payakumbuh mengusulkan pengembangan rumah sakit umum, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi dan relokasi puskesmas. Selain itu, turut diajukan pengadaan fasilitas pengolahan sampah seperti mesin press guna mendukung pengelolaan lingkungan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong pembebasan lahan buffer zone, rehabilitasi tempat pembuangan akhir (TPA) regional, serta pemberian ganti rugi bagi warga terdampak longsor.
Sementara di sektor olahraga dan pertanian, usulan meliputi rehabilitasi GOR M. Yamin, lapangan tenis Kubu Gadang, jaringan irigasi, hingga peningkatan jalan kewenangan provinsi.
“Seluruh usulan ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan diharapkan dapat diakomodasi dalam RKPD Sumbar 2027,” kata Zulmaeta.
“Seluruh usulan ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan diharapkan dapat diakomodasi dalam RKPD Sumbar 2027,” kata Zulmaeta.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret.(*)
