JAKARTA, pasbana — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara year-on-year pada triwulan I 2026 (Januari–Maret 2026). Angka ini diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan yang mencapai Rp3.447,7 triliun, sementara atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp6.187,2 triliun.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa perhitungan ini menggunakan lebih dari 3.500 indikator ekonomi — yakni 2.719 indikator dari sisi pengeluaran dan 841 indikator dari sisi produksi — yang dikumpulkan secara serentak oleh BPS di seluruh kabupaten, kota, hingga pusat.
Tiga Komponen Utama Pendorong Pertumbuhan
Dari sisi pengeluaran, tiga komponen menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional:
- Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dengan pangsa 54,36% terhadap PDB, berkontribusi 2,94 persen poin terhadap angka 5,61%.
- Investasi tumbuh 5,96%, menyumbang 1,79 persen poin.
- Konsumsi pemerintah tumbuh 21% secara year-on-year, berkontribusi 1,26 persen poin.
Lebaran dan Program Prioritas Pemerintah Jadi Pemicu
Amalia menyebut jatuhnya bulan Ramadan dan libur Lebaran di triwulan I 2026 sebagai salah satu faktor pendorong signifikan. Lonjakan mobilitas masyarakat dan belanja selama periode tersebut turut mendongkrak konsumsi.
Selain itu, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan kontribusi, khususnya pada sektor konstruksi dan akomodasi makanan-minuman.
Pengangguran Turun, Penyerapan Tenaga Kerja Positif
BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 turun menjadi 4,68%. Dari data Sakernas, terdapat tambahan 1,86 juta angkatan kerja baru, sementara yang terserap menjadi bekerja mencapai lebih dari angka tersebut — menandakan net penyerapan tenaga kerja yang positif.
Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (28,8%), diikuti perdagangan (18%) dan industri pengolahan (13,6%).
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai Mei Ini
BPS juga tengah menggelar Sensus Ekonomi 2026 — agenda besar 10 tahunan yang berlangsung hingga Agustus 2026. Berbeda dari survei berbasis sampel, sensus ini mendata seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk pedagang keliling dan pelaku ekonomi digital di rumah tangga.
Amalia menegaskan bahwa BPS menggunakan teknologi geotagging dan kecerdasan buatan (AI) untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi usaha. Petugas akan dilengkapi ID dengan QR code yang dapat diverifikasi langsung oleh masyarakat. Hasil sensus diperkirakan dipublikasikan pada akhir 2026 atau awal 2027.
"Kualitas sensus ekonomi akan ditentukan oleh informasi yang diberikan oleh masyarakat dan pelaku usaha kepada petugas sensus kami," ujar Amalia.
BPS mengimbau masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang jujur, termasuk aktivitas ekonomi digital seperti berjualan online atau menjadi kreator konten. (Red)
