Limapuluh Kota, pasbana- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota akhirnya mengambil langkah tegas dengan menetapkan status tanggap darurat bencana di daerah tersebut. Keputusan krusial ini diambil setelah serangkaian bencana hidrometeorologi melanda berbagai kawasan dan mulai mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat. Masa tanggap darurat ini dinyatakan berlaku selama 14 hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 hingga 26 Mei 2026.
Keputusan besar ini lahir dari rekomendasi Rapat Koordinasi evaluasi penanganan bencana yang dihadiri secara lengkap oleh unsur Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Informasi mengenai penetapan status keadaan darurat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Limapuluh Kota, Zaimar Hakim, melalui pesan singkat baru-baru ini.
Langkah cepat pemerintah daerah ini langsung mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Limapuluh Kota. Anggota Komisi II DPRD yang membidangi masalah kebencanaan dan infrastruktur umum, M. Fajar Rillah Vesky, menilai tindakan ini sudah sangat tepat dan mendesak untuk dilakukan demi keselamatan warga.
Menurut Fajar, status tanggap darurat ini memiliki fungsi krusial untuk melegalisasi penggunaan dana Belanja Tak Terduga sebesar 2,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2026. Selain untuk mempermudah mobilisasi bantuan dari berbagai pihak, penetapan status ini juga menjadi payung hukum agar para petugas di lapangan seperti personel BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri mendapatkan dukungan operasional yang memadai selama menjalankan tugas kemanusiaan.
Fajar yang juga duduk di Badan Anggaran DPRD mengingatkan agar penanganan dampak bencana di seluruh nagari berjalan dengan cepat dan terukur setelah status ini resmi ditetapkan. Ia menegaskan pentingnya melakukan kaji cepat ulang terhadap lokasi kerusakan, memaksimalkan pembersihan puing, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga. Baginya, penanganan yang lambat hanya akan membuat masyarakat yang tertimpa musibah menjadi semakin menderita.
Pertemuan yang menentukan arah penyelamatan daerah ini digelar di aula Dinas Kesehatan eks kantor bupati pada Sabtu pagi. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Asisten I dan dihadiri oleh para pejabat teknis, termasuk mantan Kepala Pelaksana BPBD yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Rahmadinol.
Bencana hidrometeorologi beberapa hari terakhir ini memang memberikan dampak yang cukup merata di beberapa wilayah. Hal ini terlihat dari kehadiran sejumlah wali nagari yang daerahnya terdampak langsung, seperti Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh, Tungkar, Sarilamak, Taram, Halaban, Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Sariaklaweh, Kotobaru Simalanggang, dan Banjalaweh.
Kondisi di lapangan diakui sangat berat oleh para pemimpin tingkat nagari. Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh, Mawardi Dt Sinaro Nan Paneh, menyatakan dukungannya terhadap status darurat ini karena kapasitas keuangan nagari sudah tidak sanggup lagi membiayai kerusakan yang ada.
Mawardi sangat berharap agar selama masa tanggap darurat ini, pemerintah kabupaten bisa segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak parah, seperti lereng tebing yang longsor, bahu jalan kabupaten yang amblas, jalanan berlubang, hingga saluran irigasi yang menjadi urat nadi pertanian masyarakat. (Bayu)
