Payakumbuh, pasbana — Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat pencapaian Total Health Coverage (THC) 100 persen pada 2026 melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Komitmen itu ditegaskan dalam Forum Monitoring dan Evaluasi Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Kamis (6/5/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyebut capaian kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 98,46 persen atau 148.546 jiwa dari total penduduk 150.869 jiwa. Artinya, masih terdapat 2.323 warga yang belum terlindungi.
“Kami telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp87,8 juta per bulan untuk memastikan seluruh masyarakat terdaftar. Targetnya, Payakumbuh benar-benar mencapai 100 persen pada 2026,” ujar Elzadaswarman.
Pemko menyiapkan tiga strategi utama, yakni pendataan badan usaha potensial sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU), regulasi wajib daftar pekerja, serta penerapan tambahan iuran keluarga bagi ASN daerah. Fokus percepatan juga diarahkan pada 12 kelurahan dengan cakupan di bawah 98 persen.
Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan validasi data menjadi kunci keberhasilan. Ia mengingatkan kewajiban daerah sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/1926/SJ agar pemerintah daerah mendukung pembiayaan peserta melalui APBD, termasuk pemanfaatan pajak rokok daerah.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengungkapkan tingkat keaktifan peserta per 1 Mei 2026 mencapai 85,77 persen atau 128.505 jiwa. Namun, terdapat 2.067 peserta PBI nonaktif yang perlu segera direaktivasi.
“Sinergi lintas sektor dan akurasi data berbasis NIK menjadi faktor penting agar target nasional UHC dapat terlampaui,” katanya.
Target nasional RPJMN 2025–2029 menetapkan cakupan minimal 98,6 persen dan keaktifan peserta 80 persen—angka yang optimistis dilampaui Payakumbuh tahun depan.(*)
