Padang, pasbana— Pemerintah daerah di Sumatera Barat mendorong pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang kereta api guna meningkatkan keselamatan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Selasa (5/5/2026), yang mempertemukan pemerintah daerah, legislatif, serta pemangku kepentingan transportasi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan keberlanjutan penjagaan perlintasan sangat bergantung pada dukungan anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Menurutnya, keterbatasan APBD membuat daerah sulit membiayai operasional penjagaan secara mandiri.
“Kami berharap pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap diakomodasi oleh DJKA karena perannya vital dalam menjamin keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sepakat mengusulkan agar pembiayaan penjagaan periode Mei–Desember 2026 tetap ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi, menyebutkan terdapat 60 perlintasan resmi tanpa palang pintu di wilayah ini. Sebanyak 54 titik di antaranya masih dijaga secara swadaya oleh masyarakat dengan melibatkan 165 personel, termasuk 63 petugas di 20 titik Kota Padang.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menambahkan Kementerian Perhubungan tengah mengkaji pengambilalihan tanggung jawab penjagaan perlintasan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah.
Rapat juga dihadiri perwakilan Pemprov Sumbar serta pemerintah daerah terkait, menghasilkan komitmen memperkuat koordinasi pusat dan daerah demi menekan risiko kecelakaan di perlintasan kereta api. (*)
