PADANG, pasbana — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah penerbitan sukuk dan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan baru.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Mahyeldi mengatakan, kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut pemerintah mencari terobosan pembiayaan tanpa membebani masyarakat. Sumbar bahkan disebut menjadi salah satu daerah yang paling siap mengimplementasikan skema sukuk untuk mendukung pembangunan.
“Kita perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” ujar Mahyeldi.
Selain pembiayaan kreatif, Pemprov Sumbar juga akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Menurutnya, aset pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan apabila dikelola secara tertib dan produktif.
Mahyeldi juga menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi baru melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga nagari.
Ia menegaskan, berbagai terobosan diperlukan agar pembangunan di Sumbar tetap berjalan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski menghadapi dinamika fiskal nasional. (*)
