PADANG, pasbana— Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh, dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sepakat menyiapkan pendanaan bersama untuk mempercepat realisasi transportasi massal yang menghubungkan kedua wilayah.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi implementasi BRT Trans Paliko di Istana Gubernur Sumbar, Kamis (6/8/2026). Selain joint funding, pemerintah daerah juga akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk menopang operasional layanan.
Langkah tersebut menjadi perkembangan penting setelah Trans Paliko sebelumnya masih berada dalam tahap perencanaan sebagai bagian dari pengembangan transportasi kawasan aglomerasi Bukapalipatar .
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan Pemko mendukung penuh pengembangan Trans Paliko karena transportasi publik dibutuhkan untuk memperkuat mobilitas masyarakat.
Payakumbuh juga menyiapkan 13 kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Rute kendaraan tersebut nantinya perlu disinkronkan dengan koridor Trans Paliko agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Dari sisi teknis, Dishub Payakumbuh tengah menyusun feasibility study dan menguji layanan angkutan gratis bagi pelajar. Kajian kapasitas penumpang, rute, serta Biaya Operasional Kendaraan (BOK) akan menjadi dasar menentukan kebutuhan armada dan besaran subsidi.
Pemprov Sumbar, Payakumbuh, dan Lima Puluh Kota selanjutnya akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal serta menyusun nota kesepahaman (MoU). Besaran pembiayaan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Jika anggaran belum dapat masuk dalam APBD berjalan, program tersebut akan diusulkan melalui RAPBD sebagai prioritas.
Dengan skema tersebut, Trans Paliko diarahkan bukan sekadar menjadi layanan bus antardaerah, tetapi fondasi transportasi massal yang terintegrasi di kawasan Bukapalipatar.(*)
