PADANG, pasbana— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memastikan anggaran pemeliharaan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menjelaskan seluruh program dan anggaran yang tercantung dalam APBD telah melalui proses perencanaan, pembahasan, serta penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap alokasi disusun berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurut Nolly, rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur merupakan aset milik pemerintah daerah yang memiliki fungsi kedinasan dan digunakan untuk berbagai kegiatan resmi pemerintahan, termasuk menerima tamu pemerintah pusat, investor, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga lainnya.
Karena itu, pemeliharaan bangunan dan penyediaan fasilitas pendukung harus dipahami sebagai bagian dari pengelolaan aset daerah, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang sedang menjabat.
"Seluruh fasilitas yang diadakan melalui APBD tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan tetap menjadi milik daerah untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan," kata Nolly, Sabtu (6/6/2026).
Ia mengakui masyarakat saat ini memberikan perhatian besar terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama karena sejumlah wilayah di Sumatera Barat masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Namun, menurutnya, penganggaran pemeliharaan aset pemerintahan berjalan terpisah dan tidak mengurangi alokasi maupun upaya percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Pemprov Sumbar, lanjutnya, tetap menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program pemulihan terus dikawal melalui dukungan pendanaan dari APBD, APBN, transfer pemerintah pusat, serta skema pembiayaan lainnya.
Selain fokus pada pemulihan bencana, pemerintah daerah juga tetap menjalankan agenda pembangunan strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan nagari.
Nolly menegaskan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy secara konsisten mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemprov Sumbar juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, kritik dan masukan publik merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan bertanggung jawab.
"Kami menghormati setiap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Pengawasan publik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan," tutupnya.(*)
