Dharmasraya, pasbana - Keterbatasan anggaran daerah tidak selalu harus menjadi tembok. Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, pemerintah daerah membuktikannya dengan menggandeng PT Bina Pratama Sakato Jaya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk bersama-sama membangun ruas jalan hotmix sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan Marga Makmur dengan SP 3 di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh.
Skema kolaborasi ini terbilang cerdas secara fiskal. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan Rp3,96 miliar dari APBD untuk tahap pengaspalan, sementara PT Bina menanggung seluruh pekerjaan pengerasan lapisan pondasi agregat B dan agregat A sesuai spesifikasi teknis. Tanpa kemitraan ini, anggaran daerah hanya mampu menjangkau sekitar 800 meter jalan — separuh dari yang kini bisa diwujudkan bersama.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyebut model ini bukan sekadar solusi sesaat, melainkan strategi jangka panjang menghadapi keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak daerah.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus mampu membangun sinergi untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Annisa. Ia menekankan bahwa dengan pola kolaborasi serupa, manfaat pembangunan yang diterima masyarakat bisa hampir dua kali lipat dibandingkan jika hanya mengandalkan APBD.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Zakirman menjelaskan, pekerjaan lapisan agregat yang dikerjakan PT Bina sudah berjalan sejak Mei 2026. Penyelesaian lapisan agregat A ditargetkan tuntas pada Juli 2026. Setelah itu, Dinas PUPR akan melakukan penilaian teknis kelayakan ruas jalan sebagai syarat masuk tahap berikutnya. Proses lelang pengaspalan oleh pemerintah daerah dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.
Pimpinan PT Bina Pratama Sakato Jaya, Hendra N. Husni, mengungkapkan bahwa keterlibatan perusahaannya berangkat dari usulan Wali Nagari Taratak Tinggi yang kemudian diteruskan kepada Bupati. Bagi Hendra, kontribusi ini bukan sekadar kewajiban sosial — jalan tersebut juga merupakan akses operasional yang selama ini digunakan bersama oleh perusahaan dan warga sekitar.
"Sudah sepatutnya kami ikut berkontribusi dalam pembangunannya," ujarnya. Hendra bahkan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kerja sama secara bertahap demi merampungkan ruas jalan poros sepanjang 13 kilometer yang menjadi jalur utama kawasan.
Bagi warga Nagari Taratak Tinggi, pembangunan ini bukan sekadar urusan aspal dan batu. Wali Nagari Debita Darni Sumarja menggambarkan ruas Marga Makmur–SP 3 sebagai urat nadi kehidupan masyarakat — ratusan orang melintasinya setiap hari untuk mengakses layanan pemerintahan, pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan PT Bina yang telah berkolaborasi mewujudkan harapan masyarakat," ujar Debita didampingi Kepala LPM Saprian Tomas.
Ruas jalan Marga Makmur–SP 3 merupakan satu dari lima titik pembangunan infrastruktur kolaboratif yang sedang berjalan di Kabupaten Dharmasraya. Empat titik lainnya meliputi jalan Koto Gadang yang dikerjakan oleh lima perusahaan sekaligus, jalan Wonotiung–Koto Salak, kawasan Bukit Hujan dan TKA, serta jalan Sinamar yang pelaksanaannya dipercayakan kepada KUD setempat.
Model kemitraan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus menunggu APBD longgar. Dengan sinergi yang terstruktur antara pemerintah daerah dan dunia usaha, jangkauan dan manfaat pembangunan dapat diperluas — menyentuh lebih banyak warga, lebih cepat dari yang semula bisa dibayangkan. (red)
