Pasbana - Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menunjukkan pesan yang cukup jelas: pemerintah ingin mendorong pertumbuhan lebih tinggi, tetapi dengan disiplin fiskal yang tetap terjaga.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun, naik 6,6 persen dari target APBN 2026, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun atau tumbuh 8,6 persen.
Dengan pendapatan tumbuh lebih cepat daripada belanja, defisit APBN 2027 dipatok Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan outlook defisit 2026 sebesar 2,85 persen maupun target awal 2,68 persen. Di saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen, lebih tinggi dari target 5,4 persen pada APBN 2026.
Dari sisi komoditas, pemerintah mempertegas peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memonitor ekspor, khususnya potensi under-invoicing dan transparansi harga. DSI tidak diarahkan menjadi eksportir tunggal.
Pemerintah juga menyiapkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027, mencakup sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan emas.
Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan harga referensi Indonesia sekaligus mempersempit ruang manipulasi harga komoditas. Aturan bursa ditargetkan rampung paling lambat 17 September 2026.
Sementara itu, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun pada 2027 untuk 60,6 juta penerima. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dari estimasi anggaran 2026 sebesar Rp229 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII), yang sementara berlokasi di Jakarta sebelum diperluas ke Bali. Operasional awal akan menggunakan Gedung Danareksa. Dorongan demutualisasi Bursa Efek Indonesia turut disiapkan melalui regulasi OJK.
Pasar merespons positif. IHSG pada Jumat (14/8) menguat 1,59 persen, sementara rupiah menguat 0,3 persen ke Rp17.825 per dolar AS. Respons tersebut mencerminkan optimisme awal pasar terhadap kombinasi disiplin fiskal, reformasi komoditas, dan ambisi pertumbuhan pemerintah.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menetapkan target. Kredibilitas APBN 2027 akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah angka-angka tersebut menjadi pertumbuhan yang produktif, penerimaan yang kuat, dan manfaat ekonomi yang benar-benar terasa.(*)
