Pasbana – Solidaritas masyarakat Sumatera Barat untuk korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), diwujudkan melalui donasi sekitar 5 ton rendang. Makanan khas Minangkabau itu dipilih karena praktis, siap santap, dan relatif tahan lama sehingga dinilai sesuai untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Di balik pengiriman bantuan tersebut, aspek keamanan pangan menjadi perhatian. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan akan terlibat mengawasi kualitas rendang sebelum didistribusikan kepada para korban gempa.
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKKAM) Fauzi Bahar mengatakan donasi rendang dihimpun dari berbagai unsur masyarakat, termasuk para pelaku usaha rendang. Pengumpulan bantuan tersebut ditargetkan mencapai 5 ton dalam sekitar 10 hari.
Menurut Fauzi, rendang memiliki keunggulan untuk situasi darurat karena dapat langsung dikonsumsi tanpa membutuhkan proses memasak yang rumit. Kondisi tersebut penting bagi warga yang kehilangan rumah atau belum memiliki fasilitas memasak setelah gempa.
“Pertama sekali dia tahan lama, kedua siap saji, orang ketika rumahnya runtuh nggak siap masak nah dengan nasi putih dan rendang aja sudah enak,” ujar Fauzi, dikutip dari Antara.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan lembaganya akan melakukan intervensi untuk memastikan makanan bantuan memenuhi persyaratan keamanan sebelum dikirimkan ke daerah terdampak.
“Badan POM akan intervensi karena itu kewajiban kami,” kata Ikrar di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Pengawasan mencakup pemeriksaan kesesuaian produk, masa kedaluwarsa, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan. BPOM juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk mengawal distribusi makanan darurat.
Ikrar menyebut bukan hanya masyarakat Sumbar yang menggalang bantuan. Sejumlah asosiasi masyarakat lainnya juga tengah berkoordinasi dengan BPOM untuk menyalurkan makanan bagi korban gempa.
Sebagai bagian dari respons tersebut, BPOM akan membentuk tim khusus untuk memperkuat pengawasan mutu obat, suplemen, hingga makanan darurat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan bantuan kemanusiaan yang diterima korban bencana tetap aman untuk dikonsumsi. (*)
