Pasbana - Indonesia memasang ambisi besar di bawah matahari. Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp), melalui peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8). Presiden Prabowo Subianto menargetkan kapasitas tersebut dapat dibangun hanya dalam tiga tahun.
Tahap awal dimulai dengan 14 proyek di enam provinsi berkapasitas sekitar 5,3 GWp. Di antaranya PLTS Gilimanuk 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur sekitar 0,9 MWp, serta PLTS Pulau Rengit sekitar 0,08 MWp. Model pengembangannya beragam, dari ground mounted, PLTS atap, hingga pembangkit terapung.
Namun, angka 100 GWp perlu dibaca dengan tepat. GWp adalah kapasitas puncak, bukan produksi listrik yang tersedia sepanjang waktu. Karena bergantung pada matahari, PLTS memiliki capacity factor sekitar 15–20%. Artinya, 100 GWp secara rata-rata menghasilkan listrik setara pembangkit konvensional berkapasitas sekitar 15–20 GW. Sebagai perbandingan, total kapasitas pembangkit terpasang Indonesia pada akhir 2025 mencapai sekitar 107,5 GW.
Meski begitu, nilai strategis program ini tidak semata-mata terletak pada angka kapasitas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan PLTS 100 GWp dapat menghemat APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun dengan mengurangi konsumsi diesel hingga 6 juta kiloliter, atau sekitar 15% konsumsi solar nasional pada 2025. Nilai itu setara sekitar 1,9% total belanja negara dalam APBN 2026.
Bagi pasar dan investor, cerita sesungguhnya kini bergeser dari ambisi menuju eksekusi. Pendanaan, skema investasi, kesiapan jaringan listrik, serta progres proyek akan menjadi ujian utama.
Ambisi 100 GWp membuka peluang besar bagi transisi energi Indonesia.
Namun, matahari memang tersedia setiap hari—yang menentukan keberhasilan program ini adalah apakah pembiayaan, infrastruktur, dan eksekusi dapat bergerak secepat target pemerintah. (*)
