PADANG, pasbana — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mempercepat transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak lagi sekadar menyangkut penggunaan teknologi pembayaran. ETPD juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib sekaligus memudahkan masyarakat bertransaksi dengan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumbar dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Menurut dia, keberhasilan transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi diperlukan agar pengembangan ekosistem transaksi digital berlangsung konsisten dan berkelanjutan.
Arry berharap forum yang digelar Bank Nagari itu tidak berhenti pada penguatan koordinasi, tetapi juga melahirkan inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.(*)
