Disusun oleh: Reva Triana Putri
Nim:2510831005
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
2026
ABSTRAK
Hubungan sipil-militer merupakan elemen krusial dalam pembangunan politik dan demokratisasi di Indonesia,khususnya untuk menjaga keseimbangan antara penguatan kapasitas pertahanan negara dan penegakan prinsip supremasi sipil.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika evolusi hubungan sipil-militer serta implikasinya terhadap pembangunan politik di Indonesia,mulai dari era perjuangan kemerdekaan hingga era Reformasi.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis historis dan kelembagaan,pembahasan menunjukan bahwa posisi militer di Indonesia mengalami transformasi paradigmatis yang signifikan.
Pada era pra- reformasi khususnya melalui doktrin Dwifungsi ABRI pada masa orde baru militer memiliki peran dominan dalam ranah politik dan birokrasi sipil.Gelombang reformasi 1998 menjadi titik balik mendasar yang menghapuskan Dwifungsi ABRI, memisahkan TNI dan Polri,serta mengembalikan fungsi TNI secara mendasar sebagai alat pertahanan negara yang professional di bawah otoritas sipil yang dipilih secara demokratis.
Meskipun demikian,hubungan sipil- militer pasca reformasi masih menghadapi berbagai tantangan konkrit,seperti wacana pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif,pengawasan anggaran,serta dinamika ancaman geopolitik modern.
Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan politik yang demokratis dan stabil di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi penegakan supremasi sipil,profesionalisme pengawasan tata Kelola kelembagaan.
Kata Kunci:Hubungan Sipil, Militer, Pembangunan Politik, Supremasi Sipil, Profesionalisme Militer, Reformasi, Dwifungsi ABRI.
Pendahuluan
Pembangunan politik merupakan suatu proses perubahan dan peningkatan kapasitas sistem politik dalam negara agar suatu negara dapat menjadi lebih
demokratis,stabil,modern,dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Salah satu aktor yang terlibat dalam pembangunan politik di Indonesia adalah kelompok sipil dan militer, hubungan kedua kelompok ini sangat penting,karena memiliki posisi yang sentral dalam pembangunan politik, serta menjaga supremasi sipil atas monopoli kekerasan.Dalam sistem politik di Indonesia,posisi militer berpedoman pada prinsip supremasi sipil dan netralitas politik.
Perubahan paradigma ini terjadi setelah reformasi tahun 1998,yang mengakhiri doktrin Dwifungsi ABRI,lalu menempatkan TNI kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara yang dibawah otoritas presiden.
Lalu pencabutan terhadap hak politik militer di lembaga legislatif ,hal inilah yang mendasari pentingnya posisi reformasi 1998 dalam kajian hubungan sipil-militer.
Topik hubungan mengenai sipil dan militer ini masih sangat relevan untuk dibahas karena memiliki beberapa alasan utama seperti perdebatan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif,pengawasan anggaran dan operasi pertahanan,kemudian dinamika politik global dan geopolitik,itu sebabnya topik ini sangat relevan untuk dibahas.
Pembahasan
Hubungan sipil-militer merupakan cabang studi dalam ilmu politik dan sosiologi militer
yang membahas mengenai interaksi, pembagian kekuasaan,dan alokasi kewenangan antara lembaga politik sipil dan institusi bersenjata dalam suatu negara.
Dalam hal ini,fokus utamanya
terletak pada penyelesaian paradoks kelembagaan yang mana membahas bagaimana menciptakan kekuatan militer yang cukup kuat untuk mempertahankan negara dari suatu ancaman.
Hubungan antara pemerintah sipil dan militer berpusat pada suatu kontrol dan pembagian batas operasional yang berperan dalam menentukan arah kebijakan strategis,alokasi anggaran pertahanan,dan menjadi instrument teknis pendukung keamanan negara yang mengeksekusi
kebijakan pertahanan sesuai akan mandate hukum.Hubungan ini diatur melalui adanya tata Kelola kelembagaan.
Hubungan ini memiliki konsep supremasi sipil,yaitu prinsip fundamental yang
menetapkan bahwa otoritas politik tertinggi dipilih secara demokratis yang mempunyai
kekuasaan mutlak atas seluruh keputusan strategis negara,termasuk kebijakan militer.
Militer tidak memiliki otonomi politik untuk menentukan kebijakan,atau mengintervensi urusan pemerintah non-hankam,yang merupakan prinsip utamanya.Serta dalam hal ini mekanismenya diwujudkan melalui adanya pengawasan parlemen,dan penunjukan kepemimpinan militer oleh pimpinan sipil.
Oleh karena itu,terdapatnya profesionalisme militer yang merupakan prasyarat utama
terbentuknya suatu hubungan sipil-militer yang sehat.Profesioalisme militer dicirikan oleh tiga elemen yaitu keahlian,tanggung jawab sosial,dan korporatisme (Huntington,1981).
Dalam sistem demokrasi,posisi militer dirancang untuk mendukung akan kelangsungan tata kelola demokrasi,seperti halnya dalam kegiatan politik,militer bersikap netral dan tidak berpihak
kepada partai atau faksi politik mana pun.
Pada masa perjuangan kemerdekaan (1945–1949), hubungan antara unsur sipil dan
militer belum memiliki batas kewenangan yang tegas. Pembentukan kekuatan militer
Indonesia berlangsung dalam situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga memiliki keterlibatan yang erat dengan masyarakat serta kehidupan sosial dan politik.
Kondisi tersebut turut membentuk karakter awal hubungan sipil–militer di Indonesia.
Memasuki masa Demokrasi Liberal (1950–1959), Indonesia menerapkan sistem
pemerintahan parlementer. Pada periode ini, hubungan antara militer dan pemerintahan sipil mulai menghadapi berbagai dinamika.
Perbedaan pandangan mengenai kebijakan politik, pemerintahan, dan persoalan keamanan menyebabkan hubungan antara kedua pihak mengalami ketegangan pada beberapa kesempatan.
Dalam perkembangannya, militer mulai
menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap persoalan politik nasional, sementara pemerintah sipil berupaya mempertahankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), keterlibatan militer dalam kehidupan
politik semakin berkembang. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, struktur politik Indonesia mengalami perubahan yang turut memengaruhi posisi militer dalam sistem pemerintahan.
Militer kemudian menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki pengaruh penting dalam dinamika politik nasional. Dengan demikian, fungsi militer pada masa tersebut tidak terbatas pada aspek pertahanan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai persoalan politik dan pemerintahan.
Selanjutnya, pada masa Orde Baru (1966–1998), posisi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan semakin kuat. Hal tersebut tercermin melalui penerapan konsep Dwifungsi ABRI, yang memberikan peran kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan sekaligus dalam bidang sosial-politik. Implementasi konsep tersebut memungkinkan anggota militer menempati berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, birokrasi, dan lembaga politik. Akibatnya, batas antara fungsi pertahanan dan keterlibatan politik menjadi semakin tidak tegas.
Perubahan signifikan terjadi pada masa Reformasi yang dimulai pada 1998. Salah satu agenda utama reformasi adalah melakukan penataan kembali hubungan antara institusi militer dan pemerintahan sipil. Konsep Dwifungsi ABRI secara bertahap dihapus, sedangkan TNI
diarahkan untuk kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi pertahanan negara.
Pada saat yang sama, terjadi pemisahan antara TNI dan Polri, sehingga fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri memiliki kelembagaan yang berbeda. Reformasi juga mengurangi keterlibatan langsung militer dalam politik praktis dan memperkuat prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Dengan demikian, perkembangan hubungan sipil–militer di Indonesia menunjukkan
adanya perubahan dari pola hubungan yang erat antara militer dan kehidupan politik menuju hubungan yang lebih menekankan pada profesionalisme militer dan supremasi pemerintahan sipil. Perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika sejarah politik Indonesia, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru,
hingga Reformasi.
Dalam konteks negara demokratis, hubungan sipil–militer selanjutnya diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara, profesionalisme militer, dan penghormatan terhadap kewenangan pemerintahan sipil.
Hubungan sipil-militer dalam pembangunan politik berfokus pada menjaga keseimbangan: membentuk militer yang kuat untuk mengamankan negara, namun tetap di bawah kendali penuh otoritas sipil agar tidak mengancam demokrasi dan kebebasan publik.
Dalam pembangunan politik juga terdapat tantangan sipil-militer yaitu, Tantangan utama sipil-militer dalam pembangunan politik mencakup lemahnya kontrol dan politisasi oleh elit sipil, meluasnya tugas militer di luar bidang pertahanan, masalah keterbatasan anggaran, serta tumpang tindih wewenang akibat munculnya ancaman keamanan modern.
Secara normatif, TNI memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan politik, pengaturan tersebut penting karena menentukan batas kewenangan antara institusi pertahanan dan institusi sipil. Namun, perkembangan hubungan sipil-militer perlu dilihat tidak hanya dari aturan formal, tetapi juga
dari praktik hubungan antara institusi militer, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
Kesimpulan
Hubungan sipil-militer merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan politik Indonesia. Perubahan hubungan tersebut terutama dapat dilihat setelah Reformasi 1998 melalui perubahan kelembagaan dan pengaturan mengenai posisi serta tugas TNI. Dalam sistem demokrasi, hubungan sipil-militer berkaitan dengan supremasi sipil, profesionalisme militer, serta mekanisme pengawasan terhadap institusi pertahanan.
Oleh karena itu, perkembangan hubungan sipil-militer perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembangunan institusi politik Indonesia.
Daftar Pustaka
Cottey, A., Edmunds, T., & Forster, A. (2002). The second generation problematic:
Rethinking democracy and civil-military relations. Armed Forces & Society,
29(1), 31-56.
Feaver, P. D. (1999). Civil-military relations. Annual review of political science, 2(1),
211-241.
Huntington, S. P. (1981). The soldier and the state: The theory and politics of civil–
military relations. Harvard University Press.
