BUKITTINGGI, pasbana — Pemerintah menyiapkan dukungan permodalan sekitar Rp115 miliar untuk 38.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat daya saing, dan mendorong usaha mikro naik kelas.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyambut positif sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Zulmaeta, penguatan UMKM perlu didukung kemudahan modal, pendampingan, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar agar usaha lokal mampu berkembang secara berkelanjutan.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan pembiayaan akan diperluas melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Penyalurannya ditargetkan berlangsung optimal dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
Pemerintah juga menargetkan 10 persen usaha mikro naik kelas melalui dukungan modal, perizinan, dan pemasaran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan pemulihan pascabencana.
Pemprov Sumbar mencatat penerbitan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sepanjang 2025. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai hampir Rp8 triliun pada 2025 dan mendekati Rp6,5 triliun pada 2026, berdasarkan data yang disampaikan gubernur.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, fasilitasi sertifikasi halal dan hak kekayaan intelektual, serta perluasan pasar ekspor. Komoditas gambir juga menjadi perhatian, dengan upaya peningkatan kadar katekin untuk mendongkrak nilai jualnya.(*)
