Pasbana - Menyemarakkan Hari Sadar Risiko 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Jakarta, 15 Desember 2023 - Menyemarakkan Hari Sadar Risiko 2023, Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) menyelenggarakan talkshow bertemakan “Unleashing Youth Power in Shaping the Future: Partisipasi Generasi Muda & Pembuatan Kebijakan Berbasis Sadar Risiko” pada Jumat, (15/12) di @america, Pacific Place. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan berbasis risiko, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang implementatif untuk mengatasi berbagai masalah publik sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas, mengapresiasi MASINDO yang aktif mengampanyekan kebijakan berbasis risiko dengan mendorong pelibatan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Erwin menjelaskan, dalam pembuatan perencanaan di Bappenas, tentunya memiliki risiko yang tinggi. Namun, risiko tersebut tidak harus dianggap sebagai hal yang menakutkan. Risiko adalah peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Risiko jangan dijadikan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membangun lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada MASINDO yang telah mengajak BAPPENAS untuk menyuarakan kebijakan berbasis risiko,” ucap Erwin.
Erwin menjelaskan risiko telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam menyusun perencanaan. Sebagai contoh, pembangunan food estate yang tentunya memiliki faktor risiko terhadap lingkungan seperti kondisi hutan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat agar risiko dari pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak besar terhadap lingkungan. “Ini merupakan topik yang menarik bagi generasi muda tentang lingkungan dan di situ kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi. Generasi muda bisa memberikan kami input dalam perencanaan,” ucapnya.
Bappenas saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Erwin, momentum ini juga dapat dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap pembangunan nasional. “Suarakanlah dengan jalur yang tepat. Generasi muda dapat menyuarakannya berbagai pertimbangan yang ada melalui pemerintahan dan lembaga legislatif,” katanya.
Ketua MASINDO, Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan bahwa usia produktif di Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen di mana rentang usia 16-30 tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Akan tetapi, masalah publik dari segi kesehatan seperti prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental, masalah lingkungan seperti polusi udara dan dan perubahan iklim, serta masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Berbagai masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru yakni sadar risiko. Utamanya sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan partisipasi dengan melibatkan gagasan, keahlian, pengalaman, dan perspektif secara aktif dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembuatan kebijakan berbasis sadar risiko,” terang Dimas.
Sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, MASINDO secara berkelanjutan mensosialisasikan nilai sadar risiko melalui edukasi, diskusi publik, advokasi media, kampanye sosial, kajian, dan informasi berbasis bukti ilmiah. Mulai dari pentingnya mengurangi polusi udara dengan beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum. Menjaga keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak bermain ponsel. Selain itu, upaya mengurangi konsumsi gula untuk mengurangi risiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih dan beralih ke produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin untuk mengurangi risiko penyakit akibat merokok pada perokok dewasa.
CEO & Founder of Think Policy, Andhyta F. Utami, menambahkan inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi, serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan secara masif. Berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan berbasis sadar risiko.
“Inisiatif menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan masing-masing. Contohnya, generasi muda yang melek teknologi perlu memiliki kompetensi untuk menganalisis pemetaan isu dan aspirasinya yang selanjutnya bisa diadvokasikan dalam ruang kebijakan publik,” jelas Andhyta.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, juga sependapat bahwa keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu agenda yang dimuat yaitu mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.
“Idealisme generasi muda yang aktif menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan dapat menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda. Untuk itu, proses pengambilan kebijakan publik sangat perlu melibatkan generasi muda,” jelas Hari.(rilis)
