Dharmasraya, pasbana — Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah membuahkan hasil nyata. Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi menyetujui penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat sebanyak 23.639 jiwa untuk wilayah Dharmasraya, setelah pengajuan yang diajukan sejak April 2025 lalu.
Tambahan ini membuat total kuota BPJS PBI pusat untuk Dharmasraya meningkat signifikan, dari sebelumnya 58.534 jiwa menjadi 82.170 jiwa. Penetapan ini dilakukan setelah proses validasi data oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdadin).
“Penambahan kuota ini merupakan hasil dari proses panjang validasi dan harmonisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), yang diajukan langsung oleh Bupati Dharmasraya dan dikawal secara intensif oleh Pemprov Sumatera Barat,” ujar Joko Widiarto, Kepala Pusdadin Kemensos RI, Jumat (5/7).
Dukungan aktif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, dinilai sangat krusial dalam mengawal dan mempercepat proses pengajuan tersebut. Vasko secara langsung menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan daerah tidak hanya terdengar, tapi juga ditindaklanjuti di tingkat pusat. Hasil ini merupakan kerja kolaboratif yang membanggakan,” tegas Vasko.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemprov, khususnya kepada Gubernur Buya Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yang menurutnya telah membuka jalur komunikasi langsung ke pemerintah pusat.
“Ini bukti nyata bahwa sinergi daerah dan provinsi dapat menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Terima kasih atas kepedulian dan kerja nyatanya,” ucap Annisa.
Penambahan kuota BPJS ini menjadi salah satu capaian strategis dalam 100 hari kerja pasangan Bupati Annisa dan Wakil Bupati Leli Arni. Menurut mereka, perluasan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan adalah prioritas utama pemerintahan yang tengah mereka pimpin.
“Jaminan kesehatan bukan sekadar data, tapi hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Dan ini adalah langkah konkret untuk menutup celah yang selama ini masih ada,” kata Martin Efendi, Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya.
Martin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data terpadu (DTKS) dan mengidentifikasi warga yang selama ini belum terjangkau program jaminan kesehatan. Dengan tambahan kuota ini, celah tersebut dapat ditutup secara lebih merata.
Pemkab Dharmasraya berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendorong realisasi program-program strategis lainnya.
“Sinergi ini akan kami lanjutkan di berbagai sektor, karena hanya dengan kolaborasi, pembangunan daerah bisa dipercepat dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Bupati Annisa.
Penambahan kuota BPJS PBI untuk Dharmasraya tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi contoh baik kolaborasi lintas pemerintahan dalam menyelesaikan isu strategis. Dengan langkah ini, lebih dari 23 ribu warga kini mendapat jaminan kesehatan yang layak, membuka peluang lebih besar untuk pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.(REL/*)
