Padang Panjang, pasbana — Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berhasil ditekan menjadi 4,97 persen atau sekitar 2.996 jiwa pada 2025, turun dibandingkan 5,31 persen pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem tercatat hanya 0,17 persen atau sekitar 108 jiwa, menjadikan Padang Panjang sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Sumatera Barat.
Capaian tersebut disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dalam Rapat Koordinasi TKPKD di Aula BKPSDM, Rabu (24/12/2025).
Namun, Allex mengingatkan bahwa keberhasilan ini dibayangi tantangan serius akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November hingga Desember 2025. Bencana tanah longsor dan cuaca ekstrem tersebut menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi mencapai Rp79,46 miliar.
“Sebanyak 1.368 jiwa terdampak, 47 rumah rusak berat, 196 rusak sedang, serta lahan pertanian seluas 16,17 hektare mengalami kerusakan. Sekitar 250–300 keluarga berpotensi menjadi kelompok rentan miskin baru,” ujarnya.
Untuk 2026, Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan penurunan kemiskinan hingga 4,11 persen. Upaya ini akan difokuskan pada penguatan basis data terpadu, refocusing anggaran ke program pro-rakyat, integrasi lintas OPD, inovasi pembiayaan, serta penguatan peran camat, lurah, dan Kerapatan Adat Nagari.
Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga.
“Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang akurat dan dilaksanakan secara terpadu agar tepat sasaran,” katanya.
Melalui penguatan peran TKPKD sebagai pusat koordinasi, pemerintah daerah optimistis strategi penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(*)
