Bukittinggi, pasbana— Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Barat–Riau menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Monopoli Hotel, Bukittinggi, Jumat (13/12/2025).
Forum ini menjadi ajang konsolidasi regional untuk menegaskan dukungan penuh kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) ADAKSI, sekaligus merumuskan langkah strategis lanjutan dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen dan masa depan pendidikan tinggi nasional.
Rakerwil tersebut dihadiri jajaran pengurus DPW, Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah Sumbar–Riau. Agenda utama membahas tindak lanjut keberhasilan ADAKSI mengawal realisasi pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen, serta konsolidasi perjuangan menagih pembayaran Tukin yang tertunda sejak 2020 hingga 2024 dan kenaikan tunjangan fungsional dosen yang belum mengalami penyesuaian selama 18 tahun terakhir.
Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil, Demas Bayu Handika, M.Biotech, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penegasan sikap daerah untuk terus berada di barisan perjuangan ADAKSI secara nasional. “Rakerwil ini menjadi momentum merapatkan barisan. Setelah keberhasilan menggolkan pembayaran Tukin, perjuangan berikutnya adalah memastikan hak-hak dosen yang tertunda dapat dipenuhi, sekaligus mengawal perbaikan sistem pendidikan tinggi ke depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPW ADAKSI Sumbar–Riau Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn menegaskan komitmen wilayahnya untuk mendukung penuh gerakan ADAKSI pusat. Menurutnya, realisasi Tukin yang kini dinikmati dosen di seluruh Indonesia merupakan buah dari perjuangan kolektif dan konsisten organisasi. “Ini adalah bukti nyata bahwa solidaritas dosen mampu menjaga daulat dan martabat profesi. Namun perjuangan belum selesai,” kata Aryoni.
Ia menambahkan, selain menagih kewajiban negara terkait Tukin yang tertunda, ADAKSI juga mendorong perbaikan menyeluruh tata kelola pendidikan tinggi. “Kenaikan tunjangan profesional dosen yang tidak pernah naik selama hampir dua dekade harus menjadi perhatian serius. Ini bukan semata soal kesejahteraan, tetapi juga tentang keberlanjutan kualitas pendidikan tinggi,” tegasnya.
Rakerwil juga menghadirkan narasumber nasional. Prof. Edi Syafri, S.T., M.Si, Dewan Pembina ADAKSI Pusat, menekankan pentingnya dosen yang bermartabat dan berdaulat sebagai fondasi pendidikan tinggi berkualitas. “Dosen harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kualitas dalam menjalankan tridarma. Kedaulatan dosen diperlukan agar otonomi akademik—baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengembangan kurikulum—terjaga dari intervensi yang merugikan mutu akademik,” jelasnya.
Sementara itu, Pjs. Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan, M.A. menilai organisasi saat ini berada pada fase penting penguatan legitimasi nasional. Dengan jumlah anggota mencapai 5.168 dosen di seluruh Indonesia, ia mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional agar tidak mengalami stagnasi dini. “ADAKSI harus memiliki mimpi besar dan arah yang jelas,” ujarnya.
Anggun memaparkan tiga gagasan strategis jangka panjang, yakni pendirian ADAKSI University berbasis saham dosen nasional, pembentukan ADAKSI Press Office untuk penerbitan buku dan jurnal—termasuk jurnal bereputasi internasional—serta pendirian LBH ADAKSI guna memberikan pendampingan hukum bagi dosen yang menghadapi kriminalisasi. “Semua ini bermuara pada penguatan posisi dosen dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia,” tambahnya.
Sebagai hasil akhir, Rakerwil ADAKSI DPW Sumbar–Riau menyepakati lima rekomendasi dan komitmen bersama yang ditandatangani DPW Sumbar–Riau bersama DPC ISI Padangpanjang, DPC Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan DPC LLDIKTI X. Kelima rekomendasi tersebut meliputi:
- Membangun dan memperkuat solidaritas antaranggota untuk memperjuangkan kepentingan seluruh dosen ASN Indonesia.
- Melindungi hak-hak dosen, termasuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional melalui perjuangan kebijakan yang berpihak pada dosen.
- Mendukung penuh langkah ADAKSI Pusat dalam menuntut pembayaran Tukin dosen yang tertunda sejak 2020–2024 serta kenaikan tunjangan fungsional dosen.
- Mendorong partisipasi aktif ADAKSI dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi agar kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan perguruan tinggi Indonesia.
Dengan rekomendasi tersebut, ADAKSI DPW Sumbar–Riau menegaskan posisinya sebagai bagian dari gerakan nasional yang konsisten mengawal kesejahteraan dosen dan mutu pendidikan tinggi, demi terwujudnya sistem pendidikan yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan. (*/Soel)
