Jakarta, pasbana — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kominfra), Agus Harimurti Yudhoyono, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat realisasi program pengembangan perkotaan nasional terintegrasi di Kota Bukittinggi. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di kantor Kemenko Infrastruktur, Kamis (15/1/2026).
Bukittinggi sebelumnya ditetapkan sebagai satu dari 10 kota percontohan Program National Urban Development Project (NUDP) pada 2025. Program ini bertujuan mewujudkan kota yang terintegrasi, berkelanjutan, dan layak huni melalui sinergi perencanaan pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyusunan Integrated City Planning (ICP) yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur serta tata kelola perkotaan berkelanjutan.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan penetapan tersebut memperkuat posisi Bukittinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional, dengan fungsi utama pelayanan pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri.
Pada 2025, Kementerian PU melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menyelesaikan tahap perencanaan Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas. Kawasan Pasar Simpang Aur dan Koridor Jalan Sudirman ditetapkan sebagai area percontohan, yang dikembangkan sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya, mendukung seni, kuliner, dan ritel dalam ruang publik yang aktif.
Dari sisi pembiayaan, proyek NUDP didukung pemerintah pusat bekerja sama dengan Bank Dunia, dengan BPIW Kementerian PU sebagai Executing Agency. Pemerintah berharap implementasi ICP Bukittinggi dapat menjadi model pengembangan kota menengah berkelanjutan di Indonesia.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bappelitbangda Bukittinggi Ade Mulyani dan Kepala Dinas PU Rahmat AE.(*)
