 |
| Bundo Kanduang Wulan Denura |
Payakumbuh, pasbana – Harapan baru bagi pemulihan ekonomi Kota Payakumbuh pasca-insiden kebakaran hebat di Pasar Blok Barat Agustus lalu mulai menampakkan fajar. Dukungan penuh mengalir dari tokoh perempuan sekaligus Bundo Kanduang Koto Nan IV, Wulan Denura, yang menegaskan bahwa pembangunan kembali pasar tersebut adalah kebutuhan mendesak.
Menurut Wulan, revitalisasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya penyelamatan ekonomi keluarga bagi banyak warga Payakumbuh.
"Sebagai Bundo Kanduang, kami tentu mendukung program pemerintah dan mendorong agar pembangunan pasar segera direalisasikan. Ini demi berjalannya roda ekonomi agar kembali menggeliat. Ini adalah urgensi yang tidak bisa ditunda demi menghidupkan kembali dapur masyarakat," tegas Wulan saat ditemui di kediamannya, Senin (12/1/2026).
Sebagai cucu dari almarhum Sahar Ismael Dt. Kakamo salah satu tokoh pendiri Kota Payakumbuh, Wulan memikul tanggung jawab moral untuk memastikan kemajuan kota tetap selaras dengan nilai-nilai tradisional. Ia menyambut baik sinergi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek dan Nagari Koto Nan Gadang.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh ini berharap pemerintah dan nagari membangun komunikasi yang lebih intens dan melibatkan segala unsur, mulai dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, hingga Bundo Kanduang dan Anak Nagari.
"Namun, catatan penting kami adalah jangan pernah melupakan hak-hak ulayat nagari," tambah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Payakumbuh tersebut.
Senada dengan Wulan, Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan "jalan tengah" agar dana APBN bisa turun tanpa menghilangkan hak ulayat. Tanah ulayat diserahkan dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemko Payakumbuh sebagai syarat regulasi negara.
Zulmaeta menjamin proyek ini bersih dari kepentingan pribadi dan murni untuk kepentingan pedagang yang terdampak musibah. Dengan dukungan dari tokoh masyarakat, transformasi Pasar Blok Barat diharapkan menjadi tonggak bangkitnya kembali ekonomi di "Kota Randang". Poin utama revitalisasi sumber dana sepenuhnya didanai oleh APBN, penggunaan Sertifikat Hak Pakai guna memenuhi syarat administrasi pusat tanpa menghapus akar ulayat. Dan target utama ialah pemulihan tempat usaha pedagang secara cepat, transparan, dan terbuka.
"Kami ingin membangun tanpa mengesampingkan hak ulayat. Ini adalah solusi agar pembangunan sesuai regulasi, namun tetap menjunjung tinggi hukum adat kita,” pungkas Zulmaeta. (BD)
