Tanah Datar, pasbana – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan percepatan penataan kawasan Lembah Anai menyusul banjir hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat meninjau langsung lokasi terdampak pada Senin (16/2/2026).
Arry menyatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian rapat lintas instansi dan kesepakatan bersama terkait penataan kawasan rawan bencana. Berdasarkan berita acara 22 Juli 2025, pemerintah telah menyepakati pengosongan area yang masuk kategori berisiko tinggi.
“Faktanya, bencana benar-benar terjadi dan sebagian bangunan terdampak. Ini menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan,” ujar Arry.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar mencatat, curah hujan ekstrem pada penghujung 2025 memicu luapan sungai dan merusak sejumlah fasilitas di kawasan Taman Wisata Alam Lembah Anai. Wilayah tersebut dikenal sebagai jalur utama penghubung Kota Padang dan Bukittinggi dengan intensitas lalu lintas tinggi, terutama saat musim libur.
Menurut Arry, pemerintah tidak ingin kesepakatan penataan berhenti pada tataran administratif. Tahapan pengosongan, penertiban, hingga pengawasan akan dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai regulasi. Koordinasi dengan instansi kehutanan dan pihak terkait juga terus dilakukan mengingat status Lembah Anai sebagai kawasan konservasi.
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Pemprov Sumbar mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur tersebut guna meminimalkan risiko tambahan. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Pemprov berencana menggelar rapat konsolidasi lanjutan untuk memastikan seluruh komitmen penataan berjalan efektif dan berkelanjutan.(*)
