Pasbana - Hari Pers Nasional kembali datang, Senin 9 Februari lalu, dengan tema yang terdengar gagah dan optimistis: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
Sebuah slogan yang layak dicetak tebal, dibingkai rapi, lalu ditempel di dinding ruang redaksi. Masalahnya, di luar bingkai, pers kita justru sedang terengah-engah—kadang bukan karena kelelahan kerja, tapi karena dipukul dari berbagai arah.
Di negeri ini, menjadi jurnalis belakangan mirip atlet lari jarak jauh yang diminta sprint terus-menerus, tapi sepatunya bolong.
Di negeri ini, menjadi jurnalis belakangan mirip atlet lari jarak jauh yang diminta sprint terus-menerus, tapi sepatunya bolong.
Sepanjang 2025, ancaman terhadap pers tidak lagi sekadar teguran atau somasi. Ada teror yang absurd sekaligus mengintimidasi: bangkai tikus, kepala babi, hingga label “antek asing” yang dilemparkan begitu saja. Jurnalisme kritis tampaknya masih sering dianggap penyakit, bukan vitamin demokrasi.
Soal perut, ceritanya tak kalah getir. Survei AJI Jakarta 2025 mencatat angka yang bikin dahi berkerut: 93,2 persen jurnalis hidup dengan upah di bawah standar layak. Lebih dari seribu jurnalis perempuan mengalami kekerasan—angka yang seharusnya memicu alarm keras, bukan sekadar catatan kaki laporan tahunan.
Pers diminta idealis, tapi kesejahteraannya dibiarkan minimalis. Di sisi lain, ruang redaksi juga makin sepi. Bukan karena semua wartawan sedang liputan, melainkan karena gelombang PHK.
Lebih dari 1.200 pekerja media kehilangan pekerjaan tahun lalu. Media cetak yang dulu jadi rujukan—yang usianya sudah cukup untuk disebut “senior”—satu per satu pamit dari peredaran. Bukan karena kehilangan idealisme, tapi karena kalah napas di tengah ongkos produksi yang menanjak dan kepercayaan publik yang menurun.
Ada secercah cahaya di ujung lorong. Riset PR2Media 2025 tentang dana jurnalisme menawarkan jalan keluar: dana abadi atau dana bergulir untuk menopang keberlanjutan pers. Skemanya terdengar masuk akal—campuran dana privat dan publik, bahkan dari APBN jangka panjang. Ide ini penting, terutama di era ketika iklan tak lagi ramah dan algoritma lebih disayang ketimbang reporter lapangan.
Namun mari jujur sejenak. Dana, betapapun besar dan niatnya mulia, tidak otomatis membuat pers sehat. Seperti tubuh yang diberi suplemen tapi tetap dicekik, pers tak akan benar-benar bugar tanpa kebebasan. Selama suara kritis masih dicurigai, selama jurnalis masih bekerja di bawah bayang-bayang represi, “pers sehat” hanya akan jadi jargon tahunan—rajin diucapkan, jarang diwujudkan.
Hari Pers Nasional seharusnya bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat. Bahwa pers yang kuat bukan yang paling patuh, melainkan yang paling berani berpihak pada publik. Dan bangsa yang kuat bukan yang anti-kritik, melainkan yang cukup dewasa untuk mendengarkannya.
Selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers kita benar-benar sembuh—bukan hanya tampak segar di poster perayaan.(*)
