Pasbana - Ada yang bakal berubah dari rutinitas birokrasi Indonesia. Jika biasanya Jumat identik dengan jalanan penuh kendaraan dinas dan rapat berlapis-lapis, kini pemerintah mencoba pendekatan berbeda: bekerja dari rumah.
Bukan sekadar mengikuti tren pascapandemi, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat ternyata membawa agenda yang jauh lebih besar—menghemat energi sekaligus menambal kebocoran anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp6,2 triliun. Angka itu bukan hasil sulap fiskal, melainkan dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini ikut ditanggung negara.
Logikanya sederhana: semakin sedikit kendaraan bergerak, semakin kecil subsidi energi yang harus dibayar pemerintah.
Namun dampaknya tak berhenti di kas negara. Jika dihitung secara luas, penghematan konsumsi BBM masyarakat bisa menyentuh Rp59 triliun. Sebuah angka yang cukup untuk membangun banyak sekolah, rumah sakit, atau bahkan membiayai program sosial berskala nasional.
WFH Jumat menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian global. Konflik geopolitik yang memengaruhi harga energi dunia membuat pemerintah harus mencari cara kreatif, bahkan dari kebijakan yang tampak sederhana.
Langkah ini diperkuat dengan pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen—kecuali kendaraan operasional dan mobil listrik—serta dorongan menggunakan transportasi publik. Perjalanan dinas pun ikut “dirampingkan”: perjalanan domestik dipangkas setengahnya, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.
Di balik kebijakan ini, terselip pesan yang menarik: efisiensi ternyata bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi perubahan budaya kerja.
Negara mulai belajar bahwa produktivitas tidak selalu lahir dari meja kantor atau rapat tatap muka. Kadang, penghematan besar justru muncul dari keputusan kecil—seperti memilih tidak menyalakan mesin mobil pada hari Jumat.
Mungkin inilah wajah baru birokrasi Indonesia: lebih hemat energi, lebih adaptif, dan—siapa tahu—lebih sedikit macet. (*)
