PADANG, pasbana — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan permodalan PT Jamkrida Sumbar. Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Selasa (5/5/2026).
Menurut Mahyeldi, penyertaan modal yang telah disetujui DPRD melalui Peraturan Daerah menjadi langkah strategis untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit usaha masyarakat. “Penguatan modal ini bertujuan memperluas akses pembiayaan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menilai keberpihakan DPRD terhadap skema pembiayaan alternatif menjadi momentum penting bagi UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses kredit perbankan. Dengan tambahan modal, Jamkrida Sumbar diharapkan mampu memperluas cakupan layanan serta membuka peluang kerja sama antardaerah.
Mahyeldi mengungkapkan, sejumlah provinsi tetangga telah menunjukkan minat untuk menjalin kolaborasi penjaminan usaha. Namun, keterbatasan modal sebelumnya menjadi kendala utama ekspansi bisnis perusahaan daerah tersebut.
Secara kinerja, Jamkrida Sumbar dinilai menunjukkan tren positif. Lembaga penjamin kredit daerah ini bahkan beberapa kali meraih penghargaan tingkat nasional atas tata kelola dan profesionalitas layanan penjaminan.
Pemprov juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti implementasi perda agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto nasional, sehingga akses pembiayaan dinilai menjadi faktor kunci penguatan ekonomi daerah. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat pertumbuhan usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(*)
