Pasaman Barat, pasbana — Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menyoroti sejumlah infrastruktur yang masih rentan terdampak bencana saat meninjau Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (29/7). Hasil evaluasi di lapangan akan menjadi bahan pembahasan di pemerintah pusat guna mempercepat penanganan kawasan rawan bencana.
Peninjauan dipimpin Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, bersama Bupati Pasaman Barat Yulianto dan jajaran pemerintah daerah. Tim mengecek langsung kondisi ruas jalan, jembatan, hingga fasilitas air bersih yang sebelumnya terdampak bencana.
Brigjen Yopie mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan pada akses jalan dan aliran sungai, terutama di kawasan Polongan Anam yang dinilai rawan dilalui masyarakat. Menurutnya, langkah Pemkab Pasaman Barat membangun jalur alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok menjadi solusi sementara yang layak diapresiasi.
"Kondisi ini akan kami laporkan ke pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusi, mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas," ujarnya.
Bupati Yulianto menyebut kunjungan Satgas Nasional menjadi momentum penting untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur di daerah yang dikenal memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, banjir, dan longsor. Ia memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar penanganan pascabencana berjalan lebih optimal.
Pemkab Pasaman Barat juga menyiapkan peningkatan Jalan Jembatan Panjang–Bangkok melalui APBD 2026 dengan nilai sekitar Rp1,42 miliar. Sementara penanganan lima titik kerusakan di Polongan Anam didukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran sekitar Rp12 miliar dan saat ini masih memasuki tahap lelang.
Selain meninjau jalan alternatif dan Polongan Anam, rombongan juga mengevaluasi penanganan SPAM PDAM, Jembatan Panjang, serta Jembatan Aia Gadang sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pascabencana di Pasaman Barat.(*)
