Pasbana - Rekor baru utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian. Di tengah dinamika ekonomi global dan pergerakan nilai tukar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada akhir Agustus 2026. Jika dikonversi menggunakan kurs referensi Rp17.898 per dolar AS, nilainya setara Rp8.220,55 triliun.
Bank Indonesia (BI) mengumumkan data tersebut pada Kamis (15/10/2026). Besarnya angka ULN itu menjadikannya posisi tertinggi sepanjang sejarah, sekaligus menyoroti pentingnya pengelolaan kewajiban luar negeri di tengah kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional.
Nilai rupiah tersebut menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada 14 Oktober 2026. Karena dihitung berdasarkan kurs, nilai ULN dalam rupiah dapat berubah mengikuti pergerakan mata uang, meskipun jumlah utang dalam dolar AS tidak mengalami perubahan.
Besarnya utang bukan satu-satunya ukuran risiko
Dalam membaca angka ULN, besaran nominal bukan satu-satunya indikator yang menentukan kesehatan ekonomi. Utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, mendukung kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah maupun swasta.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada bagaimana dana pinjaman digunakan serta kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Pinjaman yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa memiliki karakter berbeda dari utang yang tidak menghasilkan arus pendapatan memadai.
Risiko juga muncul ketika kewajiban berdenominasi valuta asing meningkat sementara pendapatan debitur terutama dalam rupiah. Pelemahan rupiah dapat memperbesar beban pembayaran dalam mata uang domestik, terutama bagi pihak yang tidak memiliki lindung nilai atau penerimaan dolar AS.
Karena itu, rekor ULN Indonesia perlu dibaca bersama indikator lain, seperti rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), komposisi utang pemerintah dan swasta, jangka waktu pembayaran, serta kemampuan menghasilkan devisa.
Angka Rp8.220 triliun memang mencerminkan besarnya kewajiban eksternal Indonesia. Namun, penilaian yang lebih utuh membutuhkan data mengenai pertumbuhan ULN, sumber pinjaman, dan kapasitas pembayaran.
Tantangan utamanya bukan semata-mata menahan utang agar tidak bertambah, melainkan memastikan setiap kewajiban tetap terkendali dan sejalan dengan kemampuan ekonomi nasional.(*)
